Zairin, Penjaga Marwah dan Benteng Integritas Wartawan

oleh
oleh

BANDA ACEH, FR – Menjadi wartawan bukan sekadar memiliki keberanian mengungkap fakta. Profesi ini juga menuntut tanggung jawab etik, keberpihakan terhadap kepentingan publik, serta komitmen menjaga kehormatan dan martabat pers.

Namun, siapa yang menjaga kehormatan para penjaga informasi ketika persoalan etik justru muncul di lingkungan organisasi profesi sendiri?

Pertanyaan tersebut menjadi salah satu landasan pemikiran Muhammad Zairin, S.H., yang maju sebagai calon Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh periode 2026–2031.

Zairin menawarkan gagasan membangun Dewan Kehormatan yang independen, berintegritas, berwibawa, dan berkeadilan. Baginya, DKP tidak boleh hanya menjadi lembaga yang memeriksa pengaduan dan menjatuhkan sanksi, tetapi juga harus menjadi benteng penjaga martabat serta kehormatan profesi wartawan.

Gagasan tersebut berangkat dari prinsip mendasar bahwa etika harus ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu.

Dalam pandangannya, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta Kode Perilaku Wartawan (KPW) harus menjadi pedoman utama dalam menangani setiap dugaan pelanggaran.

Tidak boleh ada perlakuan berbeda karena kedekatan personal, perbedaan kelompok, maupun posisi seseorang dalam organisasi.

Keadilan Tidak Boleh Memilih Kawan

Bagi Zairin, independensi merupakan fondasi utama lembaga kehormatan. DKP harus terbebas dari intervensi kepentingan pribadi, kelompok, organisasi, maupun tekanan politik dan kekuasaan.

Prinsip tersebut penting karena kewibawaan lembaga etik sangat bergantung pada kepercayaan anggotanya. Keputusan yang dihasilkan akan sulit memperoleh legitimasi apabila proses penanganannya dianggap tidak objektif.

Karena itu, Zairin menempatkan asas praduga tak bersalah sebagai bagian penting dalam setiap penanganan perkara.

Setiap wartawan yang diadukan harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi dan pembelaan. Pengaduan juga harus diproses secara transparan, proporsional, dan akuntabel.

Dengan pendekatan tersebut, penegakan etik bukan dimaksudkan untuk menghakimi seseorang, melainkan memastikan setiap persoalan diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan organisasi.

Keadilan, dalam gagasan Zairin, tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang berhadapan dengan lembaga kehormatan.

DKP Bukan Sekadar Lembaga Penghukum

Selain penegakan aturan, Zairin juga menekankan pentingnya pembinaan. Menurutnya, membangun profesionalisme wartawan tidak cukup hanya dengan menjatuhkan sanksi ketika terjadi pelanggaran.

Organisasi harus hadir melalui pendidikan dan sosialisasi etika jurnalistik secara berkelanjutan.

Pemahaman mengenai independensi, akurasi, keberimbangan, serta tanggung jawab terhadap kepentingan publik perlu terus diperkuat.

Karena itu, salah satu misi strategis yang ditawarkannya adalah membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, solidaritas, profesionalisme, serta penghormatan terhadap perbedaan.

Pendekatan ini menempatkan wartawan bukan hanya sebagai pihak yang harus diawasi, tetapi juga sebagai insan pers yang membutuhkan pembinaan dan penguatan kapasitas profesional.

Zairin juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dengan Dewan Kehormatan PWI Pusat, terutama dalam penanganan perkara etik, pelaksanaan putusan, serta penyelesaian keberatan sesuai AD/ART dan ketentuan organisasi.

Lima Prinsip, Satu Tanggung Jawab

Untuk mewujudkan gagasannya, Zairin merumuskan lima prinsip utama kepemimpinan, yakni integritas, independensi, keadilan, profesionalisme, dan pembinaan.

Kelima prinsip tersebut menjadi kerangka kepemimpinan yang ditawarkannya dalam pencalonan sebagai Ketua DKP PWI Aceh untuk periode lima tahun mendatang.

Meski demikian, ia menyadari bahwa mewujudkan independensi dan keadilan bukan perkara mudah.

Independensi harus dibuktikan ketika berhadapan dengan kepentingan internal organisasi. Keadilan harus terlihat ketika perkara melibatkan pihak yang memiliki kedekatan maupun pengaruh. Sementara transparansi harus hadir dalam setiap tahapan penanganan pengaduan.

Sebab, kepercayaan terhadap lembaga kehormatan tidak cukup dibangun melalui rumusan visi dan misi. Kepercayaan hanya dapat tumbuh melalui konsistensi tindakan serta keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam komitmennya, Zairin menegaskan bahwa Dewan Kehormatan bukan sekadar lembaga yang menjatuhkan sanksi, melainkan penjaga marwah profesi sekaligus benteng integritas wartawan.

Ia juga mengingatkan bahwa kehormatan pers tidak cukup dibangun melalui kebebasan menyampaikan informasi. Tanggung jawab, kepatuhan terhadap etika, keberanian mengoreksi kesalahan, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap karya jurnalistik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalisme wartawan.

Menjaga Marwah, Merawat Kepercayaan

Dalam organisasi profesi, perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Namun, perbedaan tersebut semestinya tidak menghilangkan rasa keadilan dan solidaritas sesama wartawan.

Di sinilah peran Dewan Kehormatan menjadi penting, yakni memastikan kebebasan dan dinamika organisasi tetap berjalan dalam koridor etika.

Melalui slogan “Menjaga Etik, Menegakkan Integritas, Merawat Marwah Pers Aceh”, Muhammad Zairin merangkum arah kepemimpinan yang ditawarkannya kepada peserta Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Aceh.

Pada akhirnya, kehormatan sebuah organisasi tidak ditentukan oleh seberapa banyak aturan yang dimiliki atau seberapa sering sanksi dijatuhkan. Ukurannya terletak pada keberanian menegakkan aturan secara konsisten, memberikan perlakuan yang adil, serta menjaga kepercayaan seluruh anggotanya.

Bagi Zairin, menjaga marwah pers berarti memastikan wartawan tidak hanya memiliki kebebasan untuk menyampaikan kebenaran, tetapi juga kesadaran untuk mempertanggungjawabkan setiap informasi dan karya jurnalistik yang dihasilkan. []

No More Posts Available.

No more pages to load.