Banda Aceh |Forumrakyat.co.id – Staf Khusus Gubernur Aceh sekaligus Ketua Umum Aceh Foundation, Faisal Rizal Hasan, berharap penjelasan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman terkait bantuan pemulihan sektor pertanian di Aceh dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat.
Menurut Faisal, substansi yang disampaikan Menteri Pertanian mengenai dukungan pemerintah pusat untuk pemulihan sektor pertanian pascabencana hidrometeorologi di Aceh memang benar. Namun, mekanisme penganggaran dan penyaluran bantuan tersebut juga perlu dipahami secara menyeluruh.
Faisal mengacu pada penjelasan resmi Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, yang menyebutkan bahwa total dukungan Kementerian Pertanian untuk pemulihan sektor pertanian di Aceh mencapai sekitar Rp2,5 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp515 miliar berada pada satuan kerja provinsi dan kabupaten/kota melalui skema Tugas Pembantuan (TP) untuk program optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah seluas sekitar 40 ribu hektare.
Sementara sekitar Rp2 triliun lainnya, berdasarkan informasi yang diterima Pemerintah Aceh dari Kementerian Pertanian pada 23 Juli 2026, dialokasikan melalui satuan kerja pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian.
“Perlu dipahami bahwa mekanisme penganggarannya dilaksanakan melalui beberapa satuan kerja Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara,” kata Faisal.
Ia menjelaskan, dukungan tersebut tidak seluruhnya berbentuk transfer dana ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota. Sebagian besar diwujudkan dalam bentuk program, bantuan alat dan mesin pertanian, benih, serta berbagai kegiatan pemulihan yang langsung diterima oleh petani.
Faisal berharap mekanisme penyaluran anggaran tersebut dapat dijelaskan secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
“Apabila berbicara mengenai transfer anggaran, tentu perlu dijelaskan secara transparan bagaimana mekanisme penyalurannya. Dengan begitu masyarakat dapat memahami kondisi yang sebenarnya dan tidak terjadi salah persepsi,” ujarnya.
Ia juga berharap dilakukan pengecekan kembali terhadap data dan laporan yang disampaikan sehingga informasi yang diterima publik sesuai dengan mekanisme pelaksanaan program di lapangan.
Selain menjelaskan mekanisme bantuan, Faisal menegaskan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sejak awal bencana hidrometeorologi telah aktif turun langsung ke daerah-daerah terdampak.
Menurutnya, sejak 26 November 2025, Gubernur telah mengunjungi hampir seluruh kabupaten/kota yang terdampak, termasuk wilayah yang sempat terisolasi.
“Beliau selalu hadir bersama masyarakat di lokasi bencana. Kami mendampingi beliau selama hampir empat bulan menyusuri berbagai pelosok yang terdampak dan terisolasi,” kata Faisal.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi menjelaskan bahwa dukungan sekitar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian merupakan akumulasi berbagai program pemulihan sektor pertanian dan perkebunan.
Menurut Nurlis, alokasi tersebut bukan merupakan transfer dana ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota, melainkan anggaran yang berada pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan dilaksanakan melalui satuan kerja Kementerian Pertanian maupun pemerintah daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, luas sawah terdampak bencana mencapai 57.485 hektare. Hingga awal Agustus 2026, program optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah telah berjalan di lahan seluas 40.852 hektare, dengan realisasi anggaran mencapai 47,8 persen dari pagu Rp515 miliar. (**)
