BANDA ACEH, FR — Pemerintah Aceh membuka ruang dialog bagi mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) yang menyampaikan aspirasi terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh, Kamis (10/9/2026).
Aspirasi mahasiswa diterima Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, dalam suasana terbuka. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan kritik, masukan, serta keresahan masyarakat terkait penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Ketua Umum IKAMBA, M. Geubry Al Fattah, mengapresiasi sikap Plt Setda Aceh yang memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menyampaikan pandangan secara langsung.
“Menurut saya, Plt Setda Aceh telah membuktikan bahwa pemerintah akan inklusif. Pemerintah tidak menutup ruang terhadap kritik dan saran dari mahasiswa maupun masyarakat. Ini menjadi harapan baru bagi rakyat Aceh bahwa pemerintah ke depan mau mendengar dan membuka ruang partisipasi publik,” ujar M. Geubry Al Fattah.
Menurut Geubry, kehadiran mahasiswa tidak semata-mata untuk melakukan aksi, tetapi juga membawa suara masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Karena itu, keterbukaan dalam menerima aspirasi harus diikuti langkah konkret dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan.
Ia menilai persoalan rehab-rekon pascabencana membutuhkan keterbukaan informasi dan pengawasan bersama. Masyarakat, kata dia, berhak mengetahui perkembangan proses pemulihan sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga terdampak.
“Kita berharap keterbukaan ini bukan hanya terjadi hari ini, tetapi menjadi budaya baru dalam pemerintahan Aceh. Kritik jangan dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari kontrol sosial dan masukan untuk memperbaiki kebijakan,” katanya.
Geubry juga menilai ruang dialog antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat sipil penting untuk terus dipelihara. Komunikasi yang terbuka, menurutnya, dapat membantu pemerintah memahami persoalan di lapangan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi proses pembangunan.
Ia berharap penerimaan aspirasi tersebut tidak berhenti pada pertemuan semata. Berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah.
Menurut Geubry, kesediaan pemerintah menerima kritik dapat menjadi bagian penting dalam membangun kembali kepercayaan publik, khususnya dalam proses pemulihan pascabencana.
“Ini adalah harapan baru bagi rakyat Aceh. Ketika pemerintah mau membuka pintu, menerima kritik, dan berdialog dengan mahasiswa serta masyarakat, maka di situlah kita melihat wajah pemerintahan yang benar-benar inklusif,” tutupnya.
