Banda Aceh, FR – Staf Khusus Gubernur Aceh Faisal Rizal Hasan meminta pemerintah pusat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Desakan tersebut disampaikan Faisal menyusul kembali terjadinya banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh, termasuk kawasan Serbajadi dan Gayo Lues, pada Minggu (13/9/2026).
Faisal yang juga Ketua Umum Aceh Foundation dan relawan Faisal Rizal Hasan Peduli mengaku prihatin dengan kondisi cuaca yang kembali memasuki musim hujan. Ia meminta masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana meningkatkan kewaspadaan.
“Melihat kondisi cuaca saat ini, kami sangat prihatin dan khawatir. Masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana harus meningkatkan kewaspadaan,” kata Faisal, Senin (14/9/2026).
Menurut Faisal, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pemerintah pusat harus segera menuntaskan proses pemulihan masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 26 September 2025 lalu.
Ia berharap pemerintah pusat tidak menunda realisasi program rehab-rekon, mengingat hingga kini masyarakat terdampak masih membutuhkan kepastian terkait pemulihan kehidupan, tempat tinggal, maupun infrastruktur yang rusak akibat bencana.
“Kami berharap pemerintah pusat segera merealisasikan proses rehab-rekon dengan sepenuh hati. Pemerintah pusat harus serius dan mempercepat proses pemulihan masyarakat korban bencana,” ujarnya.
Minta Anggaran Rehab-Rekon Transparan
Selain mempercepat pelaksanaan, Faisal meminta pemerintah pusat transparan mengenai anggaran dan mekanisme pelaksanaan rehab-rekon.
Menurutnya, keterbukaan informasi penting agar masyarakat memahami dengan jelas kewenangan pemerintah pusat dalam penanganan pascabencana.
“Jangan sampai masyarakat Aceh mengira anggaran rehab-rekon berada di Pemerintah Aceh, sehingga masyarakat kemudian menyalahkan kepala pemerintahan Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh,” katanya.
Faisal menegaskan, menurutnya, penanganan rehab-rekon pascabencana merupakan kewenangan pemerintah pusat yang pelaksanaannya berada dalam mekanisme penanganan pascabencana pemerintah.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai sumber anggaran, mekanisme pengelolaan, serta progres pelaksanaan rehab-rekon di Aceh.
Jangan Campur Rehab-Rekon dengan Otsus
Faisal juga mengingatkan agar dana rehab-rekon tidak dicampuradukkan dengan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.
Ia menilai kedua hal tersebut memiliki konteks dan kewajiban yang berbeda.
“Otsus adalah bagian dari kekhususan dan kewenangan Aceh yang harus dipenuhi pemerintah pusat. Sementara rehab-rekon merupakan kewajiban pemerintah dalam memulihkan warga negara yang terdampak bencana,” ujarnya.
Menurut Faisal, perbedaan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat tidak keliru memahami sumber pembiayaan dan kewenangan masing-masing.
Warga Masih Trauma
Faisal mengatakan masyarakat Aceh yang menjadi korban bencana hidrometeorologi masih mengalami trauma. Kembali masuknya musim hujan juga berpotensi meningkatkan kekhawatiran warga, khususnya mereka yang tinggal di kawasan rawan banjir dan longsor.
“Saat ini warga kita masih sangat trauma, apalagi sekarang sudah memasuki musim hujan. Harapan kita, pemerintah pusat betul-betul serius menangani seluruh persoalan pascabencana beberapa bulan silam,” katanya.
Faisal mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana dan mengikuti informasi serta arahan dari pemerintah dan petugas kebencanaan.
Di sisi lain, ia kembali meminta pemerintah pusat memastikan proses rehab-rekon berjalan cepat, tepat sasaran dan transparan sehingga masyarakat terdampak dapat segera memperoleh kepastian pemulihan.
