Forumrakyat.co.id|Langsa — Di tengah geliat kepala daerah yang berlomba menunjukkan kesederhanaan dengan menolak mobil dinas baru—Bupati Bireuen dan Aceh Selatan misalnya, memilih setia dengan kendaraan pribadi mereka, sementara Bupati Aceh Timur justru memperbaiki mobil dinas lamanya—Pemerintah Kota Langsa tampil bak bangsawan dengan selera mewah.
Adalah Alphard 2.5 G CVT dan Zenix Q Hybrid yang menjadi pilihan kendaraan dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa.
Bukan sekadar mobil operasional, namun simbol status yang dibungkus dalih “kelancaran tugas kepala daerah”.
Berdasarkan penelusuran yang dilansir Analisaaceh.com, Jumat (18/4/2025), anggaran pengadaan dua mobil premium itu mencapai Rp2,22 miliar. Rinciannya: Rp1,6 miliar untuk Alphard, dan Rp620 juta untuk Zenix.
Semua itu dibebankan kepada APBD Kota Langsa tahun anggaran 2025, yang ironisnya sedang mengalami penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) dan terimbas efisiensi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).
Pengadaan dicatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP dan ditangani Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa dengan metode e-purchasing, dan akan dimanfaatkan mulai April hingga Desember 2025. Jadwal yang manis untuk sebuah gaya hidup dinas.
Kepala BPKD, Khairul Ichsan, tak menampik bahwa pembelian ini adalah bagian dari “standarisasi kendaraan dinas” berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2006.
Ia juga menyebut mobil lama telah dijual kepada kepala daerah sebelumnya. Bahasanya birokratis, tapi tafsir publik bisa jauh lebih jernih: mobil dijual, lalu beli baru—dengan tipe lebih tinggi, tentu saja.
Ketika ditanya soal defisit dan potensi kritik dari publik, Khairul berdalih: APBK Langsa disusun dengan prinsip anggaran tahun sebelumnya.
Ia mengakui memang terjadi penyesuaian dan efisiensi dari pusat, tapi tidak melihat pengadaan ini sebagai masalah besar. Lagi-lagi, ini soal “sarana pendukung operasional”.
Apa yang tidak disebutkan Khairul adalah: mengapa daerah lain bisa lebih hemat dan tetap bekerja maksimal, sementara Langsa justru memilih jalur prestise di tengah ancaman pengetatan anggaran.
Fenomena ini kontras dengan arus baru kepemimpinan daerah yang menunjukkan gestur moral: menolak mobil dinas baru demi efisiensi dan kedekatan dengan rakyat.
Tapi Langsa tampaknya lebih memilih menjadi pengecualian—dengan alasan yang terlalu rapih untuk tidak dicurigai.
Jika pemimpin lain sibuk merekatkan empati dengan rakyatnya, Pemko Langsa sibuk memilih merek.
Dan jika mobil lama dianggap tak layak karena “sudah lima tahun”, mungkin masyarakat Langsa harus bersiap: pengadaan berikutnya bisa jadi helikopter.
Atau mungkin memang benar, inilah era baru “kerajaan lokal”, di mana jabatan publik terasa seperti warisan istana.
Wali Kota sebagai “putra mahkota”, dan rakyat? Penonton yang diminta untuk maklum.
