Forumrakyat.co.id|Langsa – Pasar murah kembali digelar di Kota Langsa. Pemerintah mengklaim ini sebagai “strategi menstabilkan harga dan meningkatkan daya beli rakyat.”
Tapi mari kita buka mata: pasar murah lima hari, satu kecamatan per hari, dibatasi KTP domisili, dan stok terbatas — bukan solusi, tapi hanya gimik musiman, Minggu(13/07/2025).
Yang untung hanya segelintir, sisanya tetap tercekik harga pasar yang makin menggila.
Sementara itu, harga beras di pasar tradisional sudah tembus Rp130 ribu per 10 kilogram.
Bahkan di beberapa kios eceran, beras kualitas medium dijual setara harga premium, membuat masyarakat menjerit tanpa ada yang peduli.
Pertanyaannya: kenapa harga tidak juga turun meski cadangan beras pemerintah (CBP) kita diklaim aman?
Jangan-jangan kita sedang membiarkan mafia penimbun beras berpesta di atas penderitaan rakyat.
Bukan rahasia lagi. Kasus penimbunan beras kerap terjadi, dan sayangnya, penanganannya selalu telat, bahkan sering dibiarkan menggantung.
Data Kementerian Pertanian tahun 2023 mencatat 1.000 ton beras ditemukan ditimbun di gudang di Karawang dan Jakarta Timur.
Di Medan, pada Februari 2024, Bulog Sumut menyita 400 ton beras yang disembunyikan untuk dimainkan harganya.
Jika itu terjadi di pusat-pusat logistik nasional, apa jaminan Langsa bebas dari praktik serupa? Apalagi daerah ini dikenal sebagai jalur distribusi antara Aceh Timur, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang—daerah-daerah penghasil padi.
Anehnya, beras langka dan mahal. Logika macam apa yang sedang dimainkan di pasar Kota Langsa?
Pemerintah Kota Langsa lewat Disperindagkop UKM mungkin berpikir pasar murah cukup meredam keresahan masyarakat.
Tapi sayangnya, ini bukan tentang “paket sembako Rp200 ribu” yang dibagikan lima hari.
Ini soal ketidakmampuan pemerintah membaca denyut pasar dan mengontrol distribusi.
Jika pemerintah benar-benar ingin mewujudkan visi “Langsa Juara”, bukan pasar murah yang harus digencarkan, tapi pembongkaran aktor-aktor pasar hitam, audit distribusi beras dari gudang hingga kios, serta transparansi data stok dan harga.
Sampai hari ini, masyarakat tidak tahu berapa jumlah cadangan beras Langsa, siapa saja distributor utama, dan apa saja jalur distribusinya.
Sudah saatnya Pemko Langsa membentuk tim independen pemantau harga sembako, lengkap dengan jalur pengaduan masyarakat dan intervensi pasar berbasis data real time.
Jangan cuma bersembunyi di balik jargon “upaya meningkatkan daya beli” sementara harga telur dan minyak goreng tak pernah betul-betul turun.
Coba kita lihat kenyataan:
• Pasar murah hanya 1 hari per kecamatan
• Hanya mereka yang tahu informasi dan punya waktu hadir bisa belanja
• Warga miskin tanpa KTP domisili? Tak bisa ikut
• Setelah 5 hari selesai, harga kembali naik, inflasi tetap menghantam
Ini bukan solusi. Ini anestesi. Menenangkan sementara, lalu membiarkan luka membusuk.
Jika pemerintah benar-benar peduli, stop bermain di level permukaan. Telusuri penyebab utama naiknya harga beras. Periksa gudang-gudang distributor besar di Langsa.
Buka data siapa saja yang memonopoli pasokan dan distribusi. Bongkar kemungkinan adanya permainan kuota impor, manipulasi harga eceran tertinggi (HET), dan kartel lokal yang menekan pasar tradisional.
Kita tak butuh pasar murah, kita butuh harga yang wajar setiap hari. Jangan biarkan rakyat terus menjadi korban dari sistem yang dikuasai segelintir mafia pangan.
Wali Kota dan jajarannya harus sadar: rakyat tidak butuh seremoni, rakyat butuh stabilitas. Harga sembako bukan alat kampanye, tapi soal urat nadi kehidupan rakyat kecil.
Jika benar pemerintah punya niat menstabilkan harga, tunjukkan dengan aksi konkret. Audit pasar, telusuri distributor, dan buka data logistik ke publik.
Dan terakhir, ingatlah, ketika rakyat sudah lapar dan kehilangan kepercayaan, panggung politik tidak lagi punya penonton. Yang tersisa hanya amarah.
