Banda Aceh|ForumRakyat.co.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Inisiator Muda Nusantara (IMN) Aceh Barat Daya mengecam keras tindakan oknum aparatur gampong yang mendatangi kediaman Ketua DPW IMN Aceh, Ari Al Mufit.
Kedatangan tersebut diduga terkait rilis IMN sebelumnya soal dugaan pengalihan bantuan raskin akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada Abdya.
Ketua DPC IMN Abdya, Alwanul Amjad, yang juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA), menilai langkah tersebut sebagai tindakan intimidatif yang tidak dapat dibenarkan.
“Kedatangan mereka ke rumah Ketua DPW kami adalah sikap tidak profesional dan terkesan ingin membungkam suara kritis demi keadilan sosial masyarakat,” tegas Alwanul, Kamis (16/12/2024).
Menurut Alwanul, mekanisme penyelesaian permasalahan harus dilakukan melalui jalur yang benar, bukan dengan pendekatan yang bernuansa intimidasi.
“Kami sangat menyayangkan tindakan ini. Sebagai organisasi pemuda, kami punya hak penuh untuk menyuarakan persoalan publik. Terutama masalah yang berpotensi mencederai keadilan sosial,” lanjutnya.
IMN Abdya mendesak Pj Bupati Aceh Barat Daya untuk segera turun tangan menangani dua persoalan sekaligus: dugaan pengalihan bantuan raskin dan evaluasi terhadap oknum aparatur gampong yang dinilai bersikap kurang etis.
“Pada 16 Desember 2024, kami sudah menemui ADC Pj Bupati Abdya, dan dalam waktu dekat kami akan bertemu langsung untuk meminta pemerintah serius menangani masalah ini. Sikap intimidatif semacam ini jika dibiarkan akan merusak kepercayaan publik,” ujar Alwanul.
DPC IMN Abdya menegaskan sikapnya yang tak akan tinggal diam menghadapi tindakan-tindakan yang dinilai merugikan rakyat.
“Jangan coba-coba intervensi atau menekan IMN. Jika intimidasi terhadap suara rakyat terus dilakukan, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan tetap konsisten memperjuangkan hak-hak masyarakat. Hanya ada satu kata: lawan!” tegasnya dengan lantang.
Di sisi lain, DPW IMN Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berani melaporkan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di lapangan.
“Jangan tunduk pada praktik intimidasi yang hanya akan merusak kualitas demokrasi di Aceh. Suara rakyat harus terus dijaga dan disuarakan,” tutup pernyataan resmi tersebut.
Langkah organisasi pemuda ini dinilai sebagai sikap kritis yang merepresentasikan keresahan masyarakat terkait kebijakan pemerintahan desa, terutama dalam konteks bantuan sosial yang rawan politisasi menjelang Pilkada 2024.
