LANGSA, Forumrakyat.co.id – Krisis obat di RSUD Langsa menguak wajah buruk pengelolaan kebijakan anggaran di Kota Langsa.
Pasien terpaksa bertahan dengan stok obat yang makin menipis, sementara Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) masih terkatung-katung.
Akibatnya, dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tak bisa dicairkan, membuat operasional rumah sakit terganggu.
Sorotan tajam datang dari Suhaimi SY alias Emiel KC, Publik figur milenial yang dikenal vokal mengkritisi kebijakan publik.
Ia menuding Pemko Langsa gagal memahami esensi BLUD yang sejatinya memberi keleluasaan bagi rumah sakit untuk mengelola keuangan tanpa bergantung pada mekanisme APBK.
“Ini malpraktik kebijakan! RSUD itu BLUD, artinya mereka bisa menarik dana operasional dari pendapatan BPJS dan pasien umum tanpa perlu menunggu APBK disahkan. Kalau sekarang layanan terganggu karena alasan ini, ada yang tidak beres dalam manajemen rumah sakit maupun Pemko,” sentil Emiel KC, Senin (24/02/2025).
Menurutnya, kekosongan obat di RSUD Langsa adalah konsekuensi dari ketidakmampuan pemerintah daerah memahami aturan main BLUD.
“Mau sampai kapan pasien jadi korban? Kalau urusan anggaran begini saja tidak bisa diselesaikan, lebih baik mundur dari jabatan!” tegasnya.
RSUD Langsa Tak Seharusnya Lumpuh!
Fenomena ini kian mengkhawatirkan. Beredar kabar bahwa beberapa poli di RSUD Langsa sempat ditutup akibat stok obat habis.
Direktur RSUD Langsa, Drg. Ridha Zulkumar, membantah hal tersebut, meski mengakui bahwa pihaknya harus meminjam obat dari rumah sakit lain untuk bertahan.
“Poli masih buka semua, tapi stok obat makin tipis. Kami berharap DPA Pemko segera disahkan agar semua kembali normal,” ujar Zulkumar.
Emiel KC tak habis pikir bagaimana sebuah rumah sakit bisa dibiarkan beroperasi di bawah bayang-bayang ketidakpastian anggaran.
“Layanan kesehatan itu bukan mainan politik! Kalau terus dibiarkan, jangan salahkan masyarakat kalau mulai mempertanyakan kredibilitas Pemko Langsa,” cetusnya.
Pemko Harus Bergerak atau Lengser!
Emiel KC menegaskan dua langkah konkret yang harus diambil agar RSUD Langsa tak terus tersandera:
1. Perwal DPA harus segera disahkan! Pemko Langsa tidak boleh menutup mata terhadap krisis yang terjadi. Jika eksekutif dan legislatif tak bisa menyelesaikan ini dengan cepat, maka wajar jika masyarakat mulai mempertanyakan kepemimpinan mereka.
2. Dana BLUD harus bisa dicairkan tanpa hambatan! Jika BLUD RSUD di daerah lain bisa tetap berjalan meski APBK tersendat, kenapa di Langsa tidak?
Jangan sampai ada permainan di balik birokrasi yang mengorbankan kesehatan warga!
“Ini bukan sekadar soal regulasi, tapi soal nyawa! Jika Pemko Langsa masih lamban, jangan salahkan rakyat jika mulai mempertanyakan legitimasi mereka!” pungkasnya.
Krisis ini jadi ujian bagi kepemimpinan di Langsa.
Jika tak segera diatasi, bukan mustahil gejolak masyarakat akan semakin besar.
