Forumrakyat.co.id|Banda Aceh – Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Komisariat Pertanian, Amru Hidayat ST.P., yang juga mantan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) periode 2024, menyoroti urgensi audit menyeluruh terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di Aceh.
Ia menegaskan, langkah ini bukan sekadar wacana, tetapi sebuah keharusan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Dampak CSR langsung dirasakan masyarakat. Wajar jika diaudit agar tidak ada celah permainan atau penyalahgunaan dana yang justru merugikan rakyat,” tegas Amru, Kamis (28/03/2025).
Menurutnya, audit ini bukan bentuk intervensi, melainkan tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi program CSR agar tidak sekadar formalitas tanpa manfaat nyata.
“Jangan sampai CSR hanya tempelan untuk pencitraan, sementara manfaatnya minim. Kalau ada indikasi penyalahgunaan, maka audit ini bukan hanya perlu, tapi wajib,” ujarnya.
Amru secara khusus menyoroti sikap beberapa perusahaan tambang di Aceh, terutama di wilayah barat selatan, seperti PT Bara Energi Lestari (BEL), yang hingga kini masih minim transparansi dalam operasionalnya.
“Publik berhak tahu bagaimana perusahaan ini berkontribusi bagi masyarakat sekitar. Kalau memang bersih dan menjalankan kewajibannya dengan baik, kenapa harus takut diaudit?” sindirnya.
Amru juga mempertanyakan keberlangsungan aktivitas PT BEL yang berdiri sejak 2005 berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas No. 04, tanggal 24 Juni 2005, di Kabupaten Nagan Raya. Menurutnya, sikap tertutup perusahaan hanya menimbulkan kecurigaan.
“Semakin tertutup, semakin patut dipertanyakan. Ada apa sebenarnya? Takut diaudit atau memang ada sesuatu yang disembunyikan?” cetusnya.
Ia pun mendesak Pemerintah Aceh untuk tetap konsisten dalam mengawasi perusahaan tambang, memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Jangan sampai kepentingan rakyat dikorbankan demi segelintir elite yang hanya mengejar keuntungan pribadi,” tegasnya.
Audit ini, menurut Amru, menjadi ujian nyata bagi Pemerintah Aceh: apakah benar-benar berpihak pada rakyat atau justru tunduk di bawah tekanan korporasi.
Kini, publik menanti keberanian pemerintah dalam menegakkan transparansi atau memilih bungkam dalam diam.
