Framing Busuk di Balik Isu Militerisasi Aceh: Antara Kepentingan Otoriter dan Manipulasi Publik
Forumrakyat.co.id|Banda Aceh — Isu pembentukan empat batalyon baru di Aceh kembali mencuat. Namun kali ini, bukan soal pro dan kontra pembangunan, melainkan tuduhan keji yang menyasar personal.
Ilham Rizky Maulana, mantan Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry, menjadi korban terbaru dari permainan framing murahan yang terkesan digarap rapi oleh pihak-pihak yang gemar menumpuk kepentingan di atas kebisingan publik.
“Saya tidak pernah, sekalipun, menyatakan dukungan terhadap pendirian empat batalyon di Aceh. Itu adalah fitnah keji yang sengaja dihembuskan untuk membentuk narasi palsu di tengah masyarakat,” tegas Ilham dalam pernyataan resminya, Kamis (03/07/2025).
Tudingan yang diarahkan padanya bukan hanya menyakitkan, tetapi juga berbahaya. Menurut Ilham, ada pihak-pihak tertentu—yang diduga dekat dengan lingkaran kekuasaan—sengaja menggiring opini bahwa dirinya adalah ‘agen sipil’ dari agenda militerisasi Aceh.
Padahal, kata Ilham, pertemuannya dengan Pangdam beberapa waktu lalu hanyalah bagian dari agenda silaturahmi dan diskusi terbuka. Tidak lebih.
Pernyataan Ilham sekaligus membuka tabir soal pola lama yang kerap dimainkan: membungkam suara kritis dengan labelisasi dan tuduhan yang mematikan karakter.
Framing busuk itu, kata Ilham, tak hanya mengganggu ruang berpikir publik, tetapi juga membahayakan demokrasi lokal yang sedang tumbuh di Aceh.
“Pertemuan itu murni agenda dialog terbuka. Kita bahas SPPI, MBG, bahkan persoalan sektor peternakan yang terbengkalai. Justru dalam forum itu saya menyampaikan alasan kenapa masyarakat Aceh banyak yang menolak usulan pendirian batalyon,” terang Ilham.
Namun seperti biasa, ruang diskusi dipelintir. Media-media tak bertanggung jawab menjadikan forum itu sebagai senjata untuk menjustifikasi tuduhan: bahwa Ilham menyetujui proyek militerisasi Aceh.
Di sinilah aroma busuk kekuasaan mulai terendus—ada kepanikan yang coba ditutupi dengan melempar narasi pengalihan.
“Silakan Periksa Rekening Saya, Jika Ada Uang Pangdam, Saya Siap Ditangkap”
Puncaknya, tuduhan paling menjijikkan pun dilemparkan—bahwa Ilham menerima “uang pelicin” dari pihak militer. Namun Ilham justru balik menantang:
“Demi Allah, jika ada yang mengatakan saya menerima uang dari Pangdam, silakan tanya langsung ke institusi terkait. Jika terbukti saya menerima satu rupiah pun, saya siap ditangkap. Namun jika itu hanya fitnah, saya hanya bisa berdoa semoga Allah mengampuni kalian,” ujar Ilham, lantang.
Pernyataan ini bukan sekadar bantahan, tapi juga tamparan keras terhadap praktik framing yang menjadikan fitnah sebagai alat politik.
Tuduhan ini, menurut banyak pengamat, tampaknya memang sengaja diciptakan untuk mendeligitimasi suara sipil yang vokal terhadap pembangunan yang tidak partisipatif, terutama yang beraroma militerisme.
Isu pendirian empat batalyon TNI di Aceh bukan perkara sepele. Di tanah yang pernah menjadi ladang konflik selama puluhan tahun, kehadiran militer dalam jumlah besar selalu menyisakan trauma dan memori luka.
Maka wajar jika banyak kalangan, terutama generasi muda Aceh, menolak keras gagasan ini.
Ilham Rizky Maulana adalah salah satu dari sedikit aktivis yang tetap konsisten membawa suara publik dalam narasi kritis.
Maka tuduhan terhadapnya harus dilihat sebagai bagian dari upaya sistematis untuk melumpuhkan gerakan sipil Aceh dari dalam—dengan mengganti perlawanan ide dengan perang citra.
Kasus Ilham adalah peringatan. Bahwa framing jahat dan pembunuhan karakter kini menjadi alat baru kekuasaan untuk menumpulkan daya kritis publik.
Maka penting bagi masyarakat sipil untuk tidak mudah termakan isu, dan terus mempertanyakan siapa sebenarnya yang berdiri di balik agenda militerisasi Aceh.
Yang jelas, fitnah bukan jalan keluar. Fitnah adalah cara pengecut mempertahankan posisi di atas ketakutan orang lain.
“Jika kekuasaan takut pada suara kritis, maka yang harus dikoreksi bukan suara itu—tapi kekuasaan itu sendiri.”
