JAKARTA, FR – Staf Khusus Gubernur Aceh, Faisal Rizal Hasan, mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana di Aceh melalui koordinasi langsung dengan pemerintah pusat. Informasi tersebut diterima redaksi media ini, Selasa, 10 Maret 2026.
Faisal, yang mewakili Gubernur Aceh, melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Ir. Fitrah Nur, M.Si, untuk membahas langkah konkret percepatan pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana yang hingga kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat pada prinsipnya menyatakan kesiapan untuk membangun hunian tetap di Aceh. Namun, realisasi pembangunan tersebut masih menunggu kelengkapan data korban yang valid dari pemerintah kabupaten dan kota.
“Pada prinsipnya pembangunan Huntap sudah siap dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Yang masih kami tunggu saat ini adalah data korban yang valid dari kabupaten dan kota,” ujar Fitrah Nur.
Menurutnya, data yang akurat menjadi syarat utama agar pembangunan hunian dapat tepat sasaran serta benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Sementara itu, Faisal Rizal Hasan menyampaikan bahwa Gubernur Aceh memberikan perhatian serius terhadap kondisi para korban bencana yang hingga kini belum memiliki tempat tinggal permanen. Karena itu, pemerintah Aceh meminta agar pembangunan hunian tetap dapat dipercepat.
“Atas nama Gubernur Aceh, kami meminta supaya pembangunan Huntap bisa dipercepat. Kasihan masyarakat kita yang sampai hari ini masih berkemah di tenda-tenda pengungsi,” kata Faisal.
Menurutnya, percepatan pembangunan hunian tetap bukan semata pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana agar dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.
Dalam kesempatan itu, Faisal juga berharap Satuan Tugas Penanganan Bencana Aceh dapat bekerja lebih serius dalam memfasilitasi pengumpulan serta verifikasi data korban. Ia menilai percepatan validasi data sangat menentukan cepat atau lambatnya pembangunan hunian tetap di Aceh.
“Kami berharap Satgas Bencana Aceh bekerja lebih serius dalam memfasilitasi data korban. Selama ini warga menilai kinerja Satgas terlalu lamban dan dianggap tidak serius,” ujarnya.
Faisal menambahkan, dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tim penanganan bencana, pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Aceh diharapkan dapat segera dimulai sehingga masyarakat tidak lagi harus bertahan hidup di tenda-tenda pengungsian. (MTU)
