Aceh Timur, FR — Sejumlah elemen sipil menyoroti lambannya penanganan bencana pasca banjir di Kabupaten Aceh Timur. Kritik tersebut disampaikan dalam diskusi publik yang digelar Aliansi Pers Kawal Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Recon) Pasca Banjir Aceh, yang menjadi ruang bagi masyarakat dan aktivis menyampaikan pandangan terkait kondisi warga terdampak.
Dalam forum tersebut, peserta diskusi menilai penanganan pasca banjir oleh pemerintah daerah masih belum maksimal. Mereka menilai hingga kini masih banyak warga terdampak yang membutuhkan perhatian serius, baik dalam hal pendataan korban, pemulihan fasilitas, maupun penyediaan hunian sementara.
Zulkifli Aneuk Syuhada, salah satu peserta diskusi, menyebut pemerintah daerah perlu menunjukkan komitmen yang lebih nyata dalam menangani dampak bencana. Ia menilai perhatian pimpinan daerah terhadap persoalan masyarakat masih kurang terlihat.
“Bupati Aceh Timur terlihat lebih aktif di media sosial, sementara masyarakat yang terdampak banjir masih membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius,” ujar Zulkifli dalam diskusi tersebut.
Hal senada disampaikan Muzakir Kana yang menyoroti persoalan pendataan korban dan kerusakan akibat banjir. Ia menilai proses pendataan masih belum rapi sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memanfaatkan data awal yang disampaikan para keuchik atau kepala desa, karena data tersebut dinilai lebih akurat dan langsung berasal dari masyarakat di tingkat gampong.
“Pemerintah seharusnya menggunakan data yang pertama kali diserahkan oleh para keuchik, karena mereka yang paling memahami kondisi warganya,” kata Muzakir.
Sementara itu, Ketua Aliansi Rehab Recon, Masri, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, lambannya penanganan pasca banjir terjadi pada beberapa aspek penting, mulai dari proses pendataan korban hingga penyediaan hunian sementara (huntara).
Ia mengatakan kondisi tersebut membuat masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan kepastian bantuan maupun tempat tinggal yang layak.
“Berdasarkan investigasi kami, penanganan berjalan lambat dalam hal pendataan dan penyediaan huntara. Hal ini tentu berdampak langsung pada masyarakat yang masih menunggu kepastian bantuan,” ujar Masri.
Dalam diskusi tersebut, para peserta juga menyayangkan tidak hadirnya perwakilan pemerintah daerah maupun pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mereka menilai kehadiran pemerintah penting untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait data serta progres penanganan pasca banjir.
Elemen sipil berharap pemerintah dapat lebih terbuka kepada masyarakat serta mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, agar warga terdampak dapat segera bangkit dari kondisi sulit yang mereka alami. (*)
