BANDA ACEH, FR – Ketua Umum Laskar Pang Lima Nanggroe, Sulaiman Manaf yang dikenal dengan sapaan Bos Manyak, mendesak dilakukannya evaluasi terhadap kinerja Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal.
Menurut Bos Manyak, kinerja BPMA di bawah kepemimpinan Nasri Djalal dinilai belum berjalan maksimal sebagaimana harapan masyarakat Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan Bos Manyak di Banda Aceh, Jumat (13/3/2026). Ia menegaskan bahwa keberadaan BPMA merupakan hasil dari perjuangan panjang rakyat Aceh yang tertuang dalam MoU Helsinki serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
“BPMA bukan milik pribadi, melainkan hasil perjuangan rakyat Aceh yang berdarah-darah,” tegas Bos Manyak.
Ia menilai implementasi kebijakan serta penguatan regulasi di sektor migas Aceh hingga kini belum menunjukkan arah yang jelas. Padahal, kata dia, BPMA seharusnya menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pengelolaan sumber daya migas yang transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“BPMA harus benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan rakyat Aceh, bukan melayani kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Bos Manyak juga meminta Muzakir Manaf selaku Gubernur Aceh untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Nasri Djalal di BPMA.
Ia menegaskan, jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat Aceh, maka langkah tegas berupa pencopotan dari jabatan harus dipertimbangkan.
“Kami mengajak Gubernur Aceh agar mengevaluasi secara mendalam kinerja Kepala BPMA. Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan harapan rakyat, maka sebaiknya dilakukan pencopotan dari jabatannya,” pungkas Bos Manyak. (*)
