Jakarta, FR – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pemerintah telah mengambil sebagian saham perusahaan aplikator ojek online (ojol) melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Langkah itu dilakukan untuk menekan potongan aplikasi yang selama ini dikeluhkan para pengemudi.
Hal itu disampaikan Dasco usai menerima audiensi dengan perwakilan buruh dan driver transportasi online di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026).
“Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator, itu mengambil bagian saham,” kata Dasco kepada wartawan.
Menurut Dasco, masuknya pemerintah ke dalam struktur kepemilikan aplikator dimaksudkan agar negara memiliki ruang lebih besar dalam mendorong perubahan kebijakan internal perusahaan, khususnya terkait besaran komisi yang dipotong dari penghasilan mitra pengemudi.
Ia menyebut, selama ini potongan aplikator berada di kisaran 10 hingga 20 persen. Ke depan, pemerintah menargetkan komisi tersebut turun menjadi hanya 8 persen.
“Jadi nanti aplikator hanya akan mengambil 8 persen,” ujarnya.
Dasco mengatakan formulasi penurunan potongan aplikator itu kini tengah dibahas bersama pemerintah dan pihak perusahaan platform. Menurut dia, penyesuaian tersebut diperlukan agar keseimbangan antara kepentingan bisnis perusahaan dan kesejahteraan pengemudi dapat terjaga.
Driver Keluhkan Potongan Aplikasi
Besaran potongan aplikasi selama ini menjadi salah satu tuntutan utama para pengemudi ojol dalam berbagai aksi unjuk rasa. Para driver menilai komisi yang diambil perusahaan platform terlalu besar di tengah meningkatnya biaya operasional harian.
Biaya bahan bakar, cicilan kendaraan, perawatan, hingga kebutuhan hidup sehari-hari dinilai tidak sebanding dengan pendapatan bersih yang diterima setelah dipotong aplikator.
Karena itu, DPR bersama pemerintah mulai membahas skema baru agar pembagian pendapatan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi menjadi lebih proporsional.
Dasco menilai, kehadiran pemerintah sebagai pemegang saham akan memperkuat posisi negara dalam mengawal kebijakan tersebut.
Pemerintah Janji Kawal Kesejahteraan Driver
Pernyataan Dasco muncul di tengah tuntutan buruh dan pengemudi online pada momentum Hari Buruh Internasional 2026. Salah satu aspirasi yang disampaikan yakni penurunan komisi aplikator serta perbaikan pola kemitraan antara platform dan driver.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan pemerintah akan menata ulang komisi aplikator agar tidak memberatkan mitra pengemudi.
Meski demikian, Dasco belum mengungkap secara rinci perusahaan aplikator mana yang sahamnya telah diambil oleh Danantara maupun besaran investasi yang digelontorkan pemerintah.
Namun dia memastikan langkah tersebut menjadi bagian dari strategi negara untuk ikut mengontrol kebijakan perusahaan digital yang berkaitan langsung dengan penghasilan jutaan pengemudi online di Indonesia.
“Ini bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kesejahteraan driver ikut diperhatikan,” imbuhnya. (R)
