SABANG, FR – Polemik penerapan sistem tiket online kapal feri di lintasan Balohan–Ulee Lheue menuai sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang. DPRK meminta PT ASDP Indonesia Ferry dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRK Sabang bersama PT ASDP Indonesia Ferry, KSOP Kelas IV Sabang, serta Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Senin (4/5/2026).
RDP dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat sejak diberlakukannya sistem tiket online pada 1 April 2026. DPRK mencatat sedikitnya 40 ribu warga Sabang mengeluhkan kendala dalam pembelian tiket hingga keterbatasan akses layanan.
Ketua DPRK Sabang, Magdalena, mengatakan rapat berlangsung dinamis karena masing-masing pihak harus menjelaskan kewenangan dan regulasi yang dijalankan. Ia menegaskan bahwa pada prinsipnya ASDP dan KSOP telah bekerja sesuai aturan dari kementerian terkait.
Namun demikian, menurutnya, persoalan utama terletak pada sistem tiket online yang masih perlu penyempurnaan.
“Fokus utama kami adalah menyinkronkan pemahaman mengenai regulasi pelayaran. Kami menyadari ASDP dan KSOP menjalankan mandat kementerian, tetapi kami di dewan bertanggung jawab memastikan kebijakan tersebut tidak menyulitkan masyarakat,” ujar Magdalena.
Selain itu, DPRK juga menyoroti perbedaan fasilitas layanan di pelabuhan. Mereka menilai kualitas pelayanan di Pelabuhan Balohan harus setara dengan Pelabuhan Ulee Lheue agar tidak menimbulkan kesan ketimpangan dalam satu rute penyeberangan.
Wakil Ketua I DPRK Sabang, Albina, menyebut pertemuan tersebut akan menghasilkan sejumlah tindak lanjut. Salah satunya, dukungan legislatif kepada ASDP untuk mendorong Pemerintah Aceh meningkatkan kapasitas kapal.
“Kami akan mengawal agar kondisi di lapangan lebih nyaman. Ini penting karena Sabang merupakan daerah tujuan wisata dengan aktivitas sepanjang tahun,” kata Albina.
Senada dengan itu, Wakil Ketua II DPRK Sabang, Indra Nasution, menyoroti pentingnya pelayanan publik yang inklusif, khususnya dalam akses pembelian tiket.
Ia menyinggung keluhan terkait kursi VIP yang cepat penuh, namun tidak tersedia secara jelas dalam sistem aplikasi Ferizy. Selain itu, kondisi jaringan internet yang belum stabil juga menjadi hambatan bagi masyarakat.
“Pelayanan publik harus merangkul semua kalangan, termasuk lansia dan warga dalam kondisi darurat. Masalah teknis seperti jaringan tidak boleh menjadi penghalang,” tegas Indra.
Sementara itu, Manajer Operasional PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Sabang, Juliansyah, menyatakan pihaknya berkomitmen melakukan perbaikan sistem berdasarkan masukan dari DPRK.
Ia menegaskan bahwa sistem online merupakan bagian dari transformasi layanan transportasi yang tidak bisa dihindari, namun tetap harus disertai kemudahan bagi pengguna.
“Kami sepakat melakukan perubahan untuk mempermudah masyarakat. Kami juga mengimbau pengguna jasa tidak datang ke pelabuhan tanpa tiket dan tidak memaksakan naik jika kuota sudah terpenuhi,” ujar Juliansyah.
Pelaksana Tugas KSOP Kelas IV Sabang, Eddy Setiadi, menegaskan bahwa seluruh operasional penyeberangan telah sesuai dengan regulasi Kementerian Perhubungan, terutama terkait pembatasan jumlah penumpang demi keselamatan.
“Keselamatan adalah prioritas utama. Jika kuota ingin ditambah, maka fasilitas keselamatan dan kursi juga harus ditingkatkan sesuai izin kementerian,” jelasnya.
Eddy juga meluruskan anggapan bahwa KSOP mempersulit layanan. Menurutnya, fungsi pengawasan dilakukan semata-mata untuk menjamin keselamatan pelayaran.
“Kami tidak mempersulit. Semua ini demi keselamatan penumpang. Persepsi itu muncul karena kurangnya pemahaman,” tambahnya.
KSOP mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan lebih baik, termasuk membeli tiket pulang-pergi jauh hari secara online guna menghindari penumpukan di pelabuhan.
RDP ini menegaskan bahwa transformasi layanan penyeberangan tidak bisa ditunda, namun juga tidak boleh mengabaikan kesiapan sistem dan masyarakat. DPRK Sabang memastikan akan terus mengawal proses perbaikan, sementara operator dan regulator dituntut bergerak cepat menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.
Jika perbaikan dilakukan secara konsisten, konektivitas Sabang diharapkan semakin tertata dan mampu memperkuat citra daerah sebagai destinasi wisata unggulan yang siap melayani wisatawan setiap hari.
(Jalal)
