JAYAPURA, FR – Serikat Perusahaan Pers (SPS) menegaskan bahwa arah industri pers Indonesia tidak boleh terseret arus algoritma media sosial yang hanya mengejar kecepatan, viralitas, dan popularitas semata.
Penegasan tersebut disampaikan dalam momentum peringatan World Press Freedom Day 2026 yang berlangsung di Aula Lukmen, Kantor Gubernur Papua, pada 4–5 Mei 2026.
Dalam siaran persnya, SPS menilai fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan semakin banyak media, termasuk media cetak, mulai mengadopsi pola kerja media sosial dengan memburu klik dan mengikuti algoritma digital. Kondisi itu dinilai berisiko mengikis esensi jurnalisme yang mengedepankan akurasi, kedalaman, dan integritas informasi.
SPS menegaskan, pers tidak didesain untuk memenangkan kompetisi algoritma, melainkan menjadi institusi publik yang bekerja dengan verifikasi, disiplin etik, dan tanggung jawab sosial.
Merujuk pandangan mantan Ketua Dewan Pers periode 2016–2019, Yosef Adi Prasetyo, media tidak seharusnya larut dalam kegaduhan media sosial.
“Ketika media mengejar viralitas, yang terjadi adalah penurunan kualitas dan hilangnya kepercayaan publik,” ujar Yosef Adi Prasetyo dalam acara tersebut.
Menurut pria yang akrab disapa Stanley itu, pers bukanlah content creator, melainkan institusi yang memiliki tanggung jawab menjaga kualitas informasi publik melalui proses verifikasi dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.
SPS juga menegaskan bahwa di tengah banjir hoaks dan disinformasi, media harus berperan sebagai clearing house atau penjernih informasi. Media dituntut mampu memverifikasi informasi, memberikan konteks yang utuh, serta menjadi rujukan publik yang kredibel.
“Pengalaman di berbagai negara Eropa dan kawasan eks Uni Soviet menunjukkan media bertahan bukan karena menjadi yang tercepat, tetapi karena menjadi yang paling dipercaya,” demikian pernyataan SPS.
Momentum Mengembalikan Fungsi Pers
Momentum WPFD 2026 di Papua disebut menjadi refleksi penting bagi masa depan pers Indonesia, khususnya dalam menjaga kualitas informasi di tengah kompleksitas sosial dan pembangunan daerah.
Ketua KTP2JB, Suprapto, menegaskan pers memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga keseimbangan informasi publik.
“Di tengah derasnya arus informasi, pers harus tetap berdiri sebagai penyeimbang—memberikan informasi yang jernih, akurat, dan dapat dipercaya. Tanpa itu, ruang publik akan dipenuhi kebisingan tanpa arah,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, menekankan pentingnya peran pers dalam menjaga harmoni sosial dan keadilan pembangunan.
“Papua membutuhkan pers yang mampu menghadirkan realitas secara utuh, bukan memperkeruh, tetapi menjernihkan. Pers yang berkualitas adalah mitra strategis dalam membangun kepercayaan dan keadilan bagi masyarakat,” kata Mathius.
Dalam forum tersebut, SPS kembali menegaskan bahwa media pers tidak perlu bersaing dengan media sosial dalam hal sensasi dan kecepatan. Pers justru harus kembali pada kedalaman informasi, akurasi, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.
Selain itu, SPS juga menekankan pentingnya model bisnis media yang sehat agar tidak merusak kualitas jurnalistik dan independensi pers.
“Kebebasan pers adalah fondasi. Namun kualitas, etika, dan kepercayaan adalah tujuan. Tanpa itu, pers kehilangan relevansi di tengah masyarakat,” pungkas Yosef Adi Prasetyo.
Tentang SPS
Serikat Perusahaan Pers merupakan organisasi perusahaan pers tertua dan terbesar di Indonesia yang didirikan pada 8 Juni 1946 di Yogyakarta.
Saat ini SPS memiliki 30 cabang provinsi di seluruh Indonesia dengan 623 anggota perusahaan pers yang mayoritas berasal dari media arus utama dan telah mengembangkan platform bisnis ke media cetak, online, televisi, radio, hingga media digital.
SPS berkomitmen mendorong peningkatan kualitas industri pers yang kredibel, menjaga kedaulatan informasi, serta memperkuat tata kelola media yang profesional, independen, dan berintegritas. R
