Banda Aceh, FR – Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia Aceh periode 2023–2028 resmi dikukuhkan di The Pade Hotel Aceh, Sabtu (16/5/2026). Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang konsolidasi organisasi melalui pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IV APJI Aceh yang mengangkat tema “Menuju Jasaboga yang Profesional, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”.
Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Umum DPP APJI, Tashya Megananda Yukki. Dalam sambutannya, ia menilai APJI Aceh berhasil menjalankan berbagai program yang berdampak bagi anggota sekaligus mendukung kebijakan pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan.
“Program-program yang dijalankan APJI Aceh luar biasa dan bermanfaat untuk anggota. Kami mendukung penuh program pemerintah, terutama MBG dan ketahanan pangan,” ujar Tashya.
Menurut dia, APJI terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha jasa boga melalui pelatihan, edukasi keamanan pangan, serta penguatan kolaborasi dengan sejumlah mitra nasional.
Ia menegaskan, keamanan pangan dan stabilitas rantai pasok menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi daerah.
“Di Aceh sendiri sudah ada 20 dapur MBG di bawah naungan APJI dan semuanya berjalan dengan operasional yang aman serta terjaga food safety-nya,” katanya.
Selain fokus pada peningkatan kapasitas anggota, APJI juga memperluas kemitraan dengan perusahaan besar, pemerintah, dan BUMN guna membuka peluang usaha bagi pelaku jasa boga di daerah.
“Kami ingin pengusaha mikro naik menjadi pengusaha kecil, lalu berkembang menjadi menengah hingga besar. Potensi antardaerah juga terus kami sinergikan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPD APJI Aceh, Muhammad Irfan, mengatakan pihaknya siap menjadikan Aceh sebagai daerah percontohan dapur MBG di Indonesia.
Ia menyebut keberadaan dapur MBG tidak hanya menopang pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga memberi dampak ekonomi langsung kepada masyarakat melalui keterlibatan UMKM dan petani lokal.
“Kami menguatkan kerja sama dengan UMKM dan petani lokal. Misalnya kebutuhan buah untuk dapur MBG dipasok langsung dari petani lokal, sehingga sangat membantu peningkatan pendapatan mereka,” kata Irfan.
Menurutnya, APJI Aceh ingin memastikan manfaat ekonomi dari program tersebut dapat dirasakan hingga lapisan masyarakat paling bawah, baik melalui pemberdayaan SDM maupun peningkatan pendapatan pelaku usaha kecil.
“Dampak MBG ini harus benar-benar terasa sampai ke bawah, baik dari sisi pemberdayaan SDM maupun peningkatan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (*)
