BANDA ACEH, FR — Di tengah kondisi Aceh yang masih dibayangi persoalan ekonomi dan dampak bencana di sejumlah wilayah, keputusan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) diminta tidak lagi menjadi bahan polemik berkepanjangan.
Staf Khusus Gubernur Aceh, Faisal Rizal Hasan, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati keputusan tersebut dan kembali fokus pada kepentingan rakyat yang saat ini membutuhkan perhatian bersama.
“Pencabutan pergub ini harus menjadi titik akhir dari polemik yang berkepanjangan. Mari kita bersatu dan fokus membantu rakyat Aceh yang sampai hari ini masih berada dalam kondisi dilematis akibat bencana dan tekanan ekonomi,” kata Faisal Rizal Hasan, Minggu (18/5/2026).
Ketua Aceh Foundation itu menilai, energi publik seharusnya diarahkan untuk memperkuat solidaritas sosial dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, terutama bagi warga terdampak bencana dan kelompok rentan.
Menurutnya, perdebatan politik yang berlangsung terlalu lama hanya akan menguras energi daerah, sementara masyarakat membutuhkan perhatian dan solusi nyata.
“Rakyat hari ini membutuhkan solusi, bukan pertentangan yang terus dipelihara. Aceh sedang menghadapi banyak tantangan, mulai dari pemulihan pascabencana, persoalan ekonomi, hingga kebutuhan pelayanan dasar masyarakat,” ujarnya.
Faisal turut mengapresiasi langkah Mualem yang dinilai mengambil keputusan dengan mempertimbangkan stabilitas daerah serta kepentingan masyarakat luas.
Ia berharap, setelah pencabutan Pergub JKA tersebut, pemerintah, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat dapat kembali membangun komunikasi yang lebih baik demi menjaga stabilitas Aceh.
“Yang paling penting sekarang adalah menjaga kekompakan. Jangan sampai polemik ini membuat kita lupa bahwa masih banyak rakyat Aceh yang membutuhkan perhatian dan bantuan,” tutupnya. (R)
