BANDA ACEH, FR – Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf atau yang akrab disapa Bos Manyak, mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Nasri Jalal sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh. Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi di sektor migas Aceh menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan operasional dan perencanaan mitigasi yang dijalankan BPMA.
Pernyataan tersebut disampaikan Sulaiman di Banda Aceh, Rabu (10/6/2026). Ia menilai terdapat sejumlah persoalan strategis yang berdampak langsung terhadap kinerja sektor migas serta potensi penerimaan daerah.
Penurunan Produksi Sumur Tua
Sulaiman menyoroti masih tingginya laju penurunan produksi alami (natural declining) pada sejumlah lapangan migas, termasuk di Blok B. Menurutnya, kondisi tersebut diperparah oleh keterlambatan pelaksanaan program kerja yang bertujuan mempertahankan tingkat produksi.
Ia menilai rotasi jabatan yang terjadi di internal BPMA diduga turut memengaruhi proses persetujuan program workover dan well service yang dibutuhkan untuk menjaga produktivitas sumur-sumur tua.
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya dorongan terhadap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk menerapkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) secara lebih agresif guna menekan laju penurunan produksi.
Soroti Kebakaran Tangki Kondensat Arun
Persoalan lain yang disorot adalah insiden kebakaran tangki kondensat di fasilitas Arun. Menurut Sulaiman, kejadian tersebut tidak hanya berdampak pada aspek keselamatan kerja, tetapi juga berpengaruh terhadap rantai distribusi dan produksi migas.
Ia menilai penghentian sementara penerimaan kondensat pascakebakaran berpotensi memaksa operator melakukan pembatasan produksi (choking), yang pada akhirnya dapat memengaruhi volume lifting harian.
Sulaiman juga menilai insiden tersebut menjadi indikator perlunya penguatan audit keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (HSE) terhadap fasilitas-fasilitas strategis sektor migas di Aceh.
Kebocoran Pipa Gas Dinilai Berdampak Luas
Selain itu, Sulaiman menyoroti sejumlah kasus kebocoran pipa gas yang pernah terjadi di Aceh Utara. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pengawasan dan manajemen risiko.
Ia menilai lambatnya penanganan kebocoran dapat mengganggu pasokan gas kepada sektor industri, termasuk pabrik pupuk dan industri lainnya yang bergantung pada ketersediaan energi.
Sulaiman juga mengingatkan bahwa sebagian infrastruktur pipa gas di Aceh telah berusia puluhan tahun sehingga memerlukan program penggantian dan pemeliharaan yang lebih komprehensif guna mengurangi risiko kebocoran berulang.
Berpotensi Kurangi Penerimaan Daerah
Menurut Sulaiman, berbagai persoalan tersebut berpotensi menimbulkan Lost Production Opportunity (LPO) atau kehilangan kesempatan produksi yang berdampak pada berkurangnya volume migas yang dapat diangkat dan dipasarkan.
“Kondisi ini berpotensi mengurangi penerimaan daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas yang menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi Aceh,” ujarnya.
Atas dasar itu, Sulaiman meminta Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap kinerja BPMA guna memastikan pengelolaan sektor migas berjalan lebih efektif, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Aceh. (R)
