JAKARTA, FR – Insiden penolakan dan pengusiran tiga menteri Kabinet Merah Putih oleh mahasiswa dalam forum dialog di Universitas Gadjah Mada (UGM) terus menjadi perhatian publik dan memicu diskusi luas mengenai pola komunikasi pemerintah dengan masyarakat, khususnya kalangan akademisi.
Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, menilai peristiwa tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tindakan emosional atau anarkis mahasiswa. Menurutnya, insiden itu merupakan sinyal adanya persoalan serius dalam pola komunikasi politik antara negara dan warga.
“Peristiwa ini adalah alarm keras atas terjadinya patologi dalam komunikasi politik. Negara harus mulai meninggalkan model komunikasi yang dominatif dan membuka ruang dialog yang lebih egaliter,” kata Alip usai menjadi narasumber dalam podcast bersama Sinkos Indonesia di Tebet, Jakarta Selatan.
Dalam forum tersebut turut hadir pengamat politik Chusnul Mar’iyah, ekonom Anthoni Budiawan, mantan anggota DPR RI Ahmad Yani, serta sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas yang belakangan aktif menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dialog Semu dan Dominasi Kekuasaan
Alip menilai, forum-forum akademik yang semestinya menjadi ruang diskusi kritis kini berpotensi berubah menjadi sarana penyampaian pesan sepihak dari pemerintah.
Ia menyebut, dalam perspektif sosiologi kontemporer, fenomena tersebut merupakan bentuk kolonisasi ruang hidup masyarakat (lifeworld) oleh sistem kekuasaan. Akibatnya, mahasiswa hanya ditempatkan sebagai pendengar pasif dalam forum yang tampak seperti dialog, namun sesungguhnya tidak memberi ruang yang setara bagi perbedaan pendapat.
“Mahasiswa menangkap adanya ketidaktulusan dalam forum semacam itu. Mereka menolak menjadi stempel legitimasi atas kebijakan yang disampaikan secara dogmatis. Ketika ruang akademik mulai didominasi logika kekuasaan, maka penolakan yang terjadi dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap independensi kampus,” ujarnya.
Aksi Simbolik sebagai “Tombol Darurat”
Lebih lanjut, Alip menjelaskan bahwa ketika komunikasi publik telah mengalami distorsi dan tidak lagi memberikan ruang yang adil, maka tindakan simbolik seperti pembubaran forum atau pengusiran dapat muncul sebagai bentuk komunikasi alternatif.
Ia menyebut tindakan tersebut sebagai aksi “ekstrakomunikatif”, yakni penyampaian pesan di luar mekanisme komunikasi verbal yang biasa digunakan.
“Aksi itu adalah pesan yang sangat jelas. Mahasiswa ingin menegaskan bahwa mereka tidak ingin masuk ke arena yang sejak awal dirancang tidak setara. Ini bukan anti-demokrasi, melainkan upaya untuk mengembalikan syarat-syarat dasar demokrasi deliberatif yang sehat,” tegasnya.
Evaluasi Pola Komunikasi Pemerintah
Di akhir pernyataannya, IndexPolitica mendorong pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk mengevaluasi pola komunikasi para pejabatnya di ruang publik.
Menurut Alip, apabila pemerintah ingin membangun rekonsiliasi dan dialog yang substantif dengan masyarakat sipil maupun mahasiswa, maka pendekatan yang bersifat dominatif harus ditinggalkan.
“Negara harus belajar menanggalkan jubah kekuasaannya ketika memasuki ruang publik. Hadirlah dengan posisi yang setara, buka ruang perdebatan yang jujur, dan bersiap diuji melalui kekuatan argumen. Dengan cara itulah forum publik dapat menghasilkan pemahaman bersama yang bermanfaat bagi semua pihak,” pungkas Alip Purnomo. (*)
