Forumrakyat.co.id – Ketika balatentara Jepang mendarat di Aceh pada 1942, sebagian masyarakat sempat menyambut mereka dengan harapan baru. Setelah puluhan tahun berada di bawah kolonialisme Belanda, kehadiran Jepang dipandang sebagai pertanda berakhirnya kekuasaan bangsa Eropa di Nusantara. Propaganda “Asia untuk Asia” yang dikampanyekan Tokyo berhasil membangun optimisme di sejumlah daerah, termasuk Aceh.
Namun, harapan itu tidak bertahan lama.
Di balik janji sebagai “saudara tua”, pemerintahan militer Jepang justru menerapkan kebijakan yang keras. Kehidupan masyarakat semakin tertekan oleh kewajiban kerja paksa, perampasan hasil pertanian, pengawasan yang ketat, hingga aturan yang dianggap bertentangan dengan keyakinan agama. Di Aceh, daerah yang dikenal memiliki tradisi Islam yang kuat, kebijakan tersebut memantik perlawanan terbuka yang dipimpin para ulama dan tokoh masyarakat.
Sejarah kemudian mencatat dua peristiwa besar yang menjadi simbol keberanian rakyat Aceh menghadapi pendudukan Jepang, yakni Perang Cot Plieng pada 1942 dan Perang Pandrah pada 1945. Meski berlangsung dalam situasi yang berbeda, keduanya lahir dari semangat yang sama: mempertahankan agama, martabat, dan kebebasan.
Menurut berbagai kajian sejarah, termasuk karya sejarawan Anthony Reid, M.C. Ricklefs, A. Hasjmy, serta publikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memperlihatkan penolakan paling kuat terhadap kebijakan pendudukan Jepang. Faktor agama menjadi pembeda utama dibandingkan sejumlah daerah lain.
Salah satu pemicu terbesar adalah kebijakan seikerei, yakni kewajiban membungkukkan badan menghadap arah timur sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Hirohito. Bagi pemerintah Jepang, ritual itu merupakan simbol loyalitas kepada negara. Namun bagi mayoritas ulama Aceh, tindakan tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip tauhid karena menyerupai bentuk penghormatan yang tidak semestinya diberikan selain kepada Allah SWT.
Penolakan terhadap seikerei bukan sekadar persoalan simbolik. Di Aceh, persoalan itu menyentuh inti keyakinan masyarakat. Para ulama menyampaikan bahwa menjaga kemurnian akidah merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar, meskipun harus menghadapi ancaman militer.
Di saat yang sama, penderitaan rakyat terus bertambah. Jepang mewajibkan banyak penduduk menjadi romusha, pekerja paksa yang dikirim untuk membangun jalan, benteng pertahanan, lapangan terbang, hingga fasilitas militer lainnya. Mereka bekerja dalam kondisi minim makanan, tanpa jaminan kesehatan, dan di bawah pengawasan yang keras. Banyak yang tidak pernah kembali ke kampung halaman.
Selain itu, hasil panen masyarakat juga diambil untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang di kawasan Asia Pasifik. Kondisi tersebut menyebabkan kesulitan pangan di berbagai daerah dan memperburuk kehidupan masyarakat yang sejak lama hidup dalam suasana konflik.
Di tengah situasi itulah muncul sosok Teungku Abdul Jalil, ulama dari Cot Plieng, Kecamatan Bayu, Aceh Utara. Ia dikenal sebagai tokoh agama yang memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat dan secara terbuka menolak kebijakan Jepang yang dianggap mencederai ajaran Islam.
Pada November 1942, penolakan itu berubah menjadi perlawanan bersenjata.
Bersama para santri dan masyarakat, Teungku Abdul Jalil mengangkat senjata. Persenjataan mereka sangat sederhana, terdiri atas rencong, pedang, tombak, serta beberapa senapan tua. Di sisi lain, Jepang telah memiliki senapan otomatis, mortir, hingga artileri yang jauh lebih modern.
Meski demikian, ketimpangan kekuatan tidak menyurutkan semangat para pejuang. Mereka bertahan di kompleks Masjid Cot Plieng yang dijadikan pusat pertahanan. Bagi para pejuang Aceh, masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga ruang perjuangan untuk mempertahankan kehormatan agama.
Pertempuran berlangsung sengit. Jepang akhirnya mengerahkan pasukan tambahan beserta senjata berat untuk menghancurkan pertahanan tersebut. Teungku Abdul Jalil bersama sejumlah pengikutnya gugur dalam pertempuran. Namun keberanian mereka kemudian dikenang sebagai salah satu perlawanan paling awal terhadap pendudukan Jepang di Indonesia.
Meski Perang Cot Plieng berhasil dipadamkan, semangat perlawanan rakyat Aceh tidak ikut padam.
Memasuki tahun 1945, ketika posisi Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia II, gelombang penolakan kembali muncul. Kali ini perlawanan terjadi di kawasan Pandrah, yang kini berada di Kabupaten Bireuen.
Perlawanan yang dikenal sebagai Perang Pandrah dipimpin oleh sejumlah tokoh masyarakat, antara lain Keuchik Usman, Keuchik Johan, dan Teungku Ibrahim Peudada. Berbeda dengan Cot Plieng yang lebih bersifat defensif, aksi di Pandrah disusun sebagai serangan terencana terhadap kekuatan militer Jepang.
Dengan memanfaatkan pengetahuan medan dan dukungan masyarakat, para pejuang menyerbu asrama tentara Jepang. Serangan tersebut menyebabkan korban di pihak militer pendudukan dan memperlihatkan bahwa kekuasaan Jepang mulai kehilangan kontrol di sejumlah wilayah Aceh.
Meski akhirnya dapat dipadamkan, Perang Pandrah menjadi salah satu bentuk perlawanan rakyat yang menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan semakin menguat menjelang berakhirnya pendudukan Jepang. Beberapa bulan kemudian, Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, membuka jalan bagi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Sejarawan menilai bahwa karakter perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang memiliki kekhasan tersendiri. Jika di beberapa wilayah Nusantara perlawanan dipicu terutama oleh eksploitasi ekonomi, maka di Aceh faktor agama memiliki peran yang sangat dominan. Ulama menjadi motor penggerak masyarakat karena memiliki legitimasi moral yang kuat dan menjadi rujukan dalam kehidupan sehari-hari.
Tradisi itu sejatinya telah terbentuk sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam, ketika ulama tidak hanya berperan sebagai pendidik agama, tetapi juga sebagai penasihat kerajaan dan penggerak perjuangan melawan penjajah. Warisan tersebut terus hidup hingga masa pendudukan Jepang.
Kini, lebih dari delapan dekade kemudian, nama Teungku Abdul Jalil, Keuchik Usman, Keuchik Johan, dan Teungku Ibrahim Peudada tetap dikenang sebagai bagian dari sejarah perjuangan Aceh. Kisah mereka bukan hanya tentang pertempuran melawan tentara pendudukan, tetapi juga tentang keberanian mempertahankan keyakinan ketika kebebasan beragama berada dalam ancaman.
Perlawanan di Cot Plieng dan Pandrah menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia dibangun oleh perjuangan dari berbagai penjuru Nusantara dengan latar belakang yang beragam. Di Aceh, perjuangan itu lahir dari perpaduan antara semangat keagamaan, kepemimpinan ulama, dan keberanian rakyat yang menolak tunduk pada penjajahan dalam bentuk apa pun.
Di balik rencong yang terhunus dan takbir yang berkumandang, sejarah Aceh menyimpan pesan yang tetap relevan hingga hari ini: bahwa sebuah bangsa akan tetap berdiri tegak selama rakyatnya berani mempertahankan keyakinan, martabat, dan kebebasan, sekalipun harus menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Adv
