Jakarta, FR — Panggung politik nasional sedang dihangatkan oleh dinamika dan isu mengenai Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian pimpinan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Di tengah situasi tersebut, respons yang ditunjukkan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dinilai mencerminkan ketenangan dan kedewasaan institusional.
Sebelumnya, Jenderal Sigit menegaskan posisinya sebagai prajurit Bhayangkara yang senantiasa siap menjalankan instruksi pimpinan tertinggi negara, termasuk keputusan yang berkaitan dengan rotasi jabatan di tubuh korps Bhayangkara.
“Itu prerogatif Presiden. Jadi, buat kami prajurit apa pun dilaksanakan. Kita menunggu saja,” ujar Sigit usai menghadiri rapat di Kementerian Polkam, Jakarta Pusat.
Menanggapi wacana yang bergulir di ruang publik, Koordinator Sahabat Presisi, Egi Hendrawan, menyampaikan pandangan analitisnya. Ia menilai bahwa wacana pergantian Kapolri pada momentum saat ini tidak hanya belum mendesak, tetapi juga berisiko mengganggu stabilitas penegakan hukum yang sedang berada di jalur optimal.
Menurut Egi, kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit terbukti berhasil membawa Polri mencatatkan berbagai capaian positif, mulai dari pengawalan stabilitas keamanan nasional, transformasi institusional melalui konsep Polri Presisi yang diakui publik, hingga konsistensi dalam mendukung prioritas nasional. Oleh karena itu, momentum kepemimpinan saat ini harus dijaga agar tidak terdistorsi oleh kepentingan politik praktis.
“Kami memandang bahwa wacana pergantian Kapolri saat ini sama sekali belum pada waktunya. Secara obyektif, kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit telah terbukti sukses membawa institusi Polri berada dalam tren kinerja yang sangat baik—baik dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, mengawal program strategis pemerintah, maupun menorehkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi.
Terlebih lagi, Polri saat ini sedang memegang momentum krusial untuk menuntaskan berbagai agenda penegakan hukum berprofil tinggi, termasuk ketegasan dalam mengusut pengungkapan kasus-kasus korupsi besar yang tengah menjadi sorotan publik luas, salah satunya pengusutan kasus korupsi eks Jampidsus. Mengganti pimpinan di tengah konsentrasi penuh penuntasan perkara besar justru berpotensi menciptakan turbulensi struktural yang tidak produktif bagi penegakan hukum yang berkeadilan.”
Egi menambahkan, alih-alih menghabiskan energi untuk spekulasi politik yang sarat kepentingan kelompok tertentu, seluruh elemen bangsa seharusnya memberikan dukungan penuh kepada Polri. Stabilitas internal dan kesinambungan komando di bawah kepemimpinan yang ada saat ini sangat dibutuhkan agar Polri dapat terus fokus menyelesaikan agenda pemberantasan korupsi secara transparan, profesional, dan objektif tanpa intervensi eksternal.
Sahabat Presisi juga mengingatkan bahwa kewenangan pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, ruang publik diimbau agar tetap kondusif, tidak mudah terprovokasi oleh narasi politik yang menyesatkan, serta senantiasa menghormati proses konstitusional yang berjalan demi keutuhan dan stabilitas nasional. (Egi)
