Forumrakyat.co.id | Aceh Selatan – Pertemuan masyarakat Samadua terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi PT BSM di kawasan Kemukiman Panton Luas memicu sorotan. Sejumlah warga menilai forum yang digelar di Masjid Munawwarah tersebut tidak berjalan sesuai agenda musyawarah terbuka yang tertera di surat undangan.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 500 orang itu dinilai minim edukasi mengenai substansi teknis eksplorasi tambang. Panitia penyelenggara dianggap langsung menggiring opini publik untuk menolak keberadaan tambang.
”Ketua panitia tidak menjelaskan apa itu eksplorasi, tetapi langsung menggiring masyarakat untuk menolak tambang. Narasi yang disampaikan seolah hanya segelintir orang yang mendapat manfaat, sementara semua warga akan terkena musibah banjir,” ujar Salah seorang warga Gampong Tengah, Arisman, kepada awak media, saat itu hadir di lokasi, Minggu (6/8/2026).
Kata dia, agenda musyawarah terbuka tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kesempatan berbicara di podium utama hanya diberikan kepada tokoh masyarakat tertentu yang telah menyatakan sikap menolak.
”Situasi tersebut membuat sebagian warga yang hadir merasa bingung karena tidak mendapatkan penjelasan utuh mengenai objek yang ditolak,” ungkapnya.
Usai sesi penyampaian pandangan dari panitia, peserta diajak menandatangani petisi penolakan di atas spanduk berukuran 80 x 3 meter. Namun, sebagian warga memilih tidak membubuhkan tanda tangan karena belum memahami sepenuhnya substansi permasalahan.
Persentase penandatangan petisi dipandang tidak mencerminkan suara mayoritas kehadiran.
Senada dengan itu, ketua pemuda Desa Subarang, Maisar, mengatakan “Dari sekitar 500 orang yang hadir, yang menandatangani hanya 100 orang lebih. Angka ini sangat tidak berimbang. Artinya tidak semua masyarakat menolak, namun bukan berarti langsung menerima,” katanya.
Warga juga menyoroti adanya dugaan narasi politik di balik penggalangan aksi tersebut. Ketua panitia pelaksana, Safrizal, diketahui merupakan tim sukses Ketua DPRK Aceh Selatan pada Pemilu 2024 lalu.
Warga berharap proses dialog antarpihak dapat dilakukan secara tulus demi kepentingan publik tanpa ditunggangi kepentingan politik praktis. Untuk mengantisipasi kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik sosial, warga mendesak pihak perusahaan segera turun ke lapangan.
”Kami berharap pihak PT juga melaksanakan sosialisasi berimbang. Jika masyarakat tidak mendapat informasi secara utuh, dikhawatirkan muncul tindakan di luar batas akibat ketidakpahaman atas kegiatan tambang tersebut,” tutup Maisar.(via)
