“Sinergi ini penting agar seluruh program pemulihan dapat berjalan tepat sasaran dan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.”
[Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, M.H. Bupati Aceh Tamiang]
- Satgas PRR Evaluasi Anggaran, Infrastruktur, Pertanian, dan Jaminan Hidup Pascabanjir
PEMERINTAH Kabupaten Aceh Tamiang memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir. Sejumlah sektor menjadi fokus evaluasi, mulai dari dukungan anggaran, perbaikan infrastruktur, pemulihan lahan pertanian hingga penyaluran jaminan hidup bagi masyarakat terdampak.
PEMULIHAN pascabencana tidak berhenti pada selesainya masa tanggap darurat. Setelah banjir melanda sejumlah wilayah di Aceh Tamiang, pekerjaan berikutnya adalah memastikan infrastruktur kembali berfungsi, lahan pertanian dapat digarap, bantuan sampai kepada masyarakat, dan dukungan anggaran pemerintah benar-benar terealisasi.
Agenda tersebut menjadi pembahasan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama Satuan Tugas Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pemerintah pusat dalam pertemuan di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa lalu.
Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, M.H., menyambut tim Satgas PRR yang dipimpin Imran, Direktur Tim Ahli Satgas Pusat. Pertemuan itu diarahkan untuk mengevaluasi perkembangan program pemulihan sekaligus mengidentifikasi pekerjaan yang masih memerlukan percepatan.
Armia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan yang diberikan kepada Aceh Tamiang selama proses pemulihan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Kementerian Dalam Negeri, dan seluruh kementerian yang telah membantu kami untuk pulih, termasuk Pak Imran dan tim,” ujar Armia.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan agar pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Bupati menegaskan bahwa pemulihan pascabencana melibatkan berbagai sektor dan kewenangan. Karena itu, komunikasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam memastikan program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif.
“Sinergi ini penting agar seluruh program pemulihan dapat berjalan tepat sasaran dan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal,” tegasnya.
ANGGARAN DAN PROGRAM PEMULIHAN DIEVALUASI
DALAM pertemuan tersebut, pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang membahas sejumlah instrumen pendanaan serta perkembangan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pembahasan antara lain menyangkut penyaluran Tambahan Transfer ke Daerah (TKD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), rehabilitasi infrastruktur, serta pemulihan lahan pertanian yang terdampak banjir.
Evaluasi terhadap dukungan anggaran menjadi penting karena pelaksanaan pemulihan di daerah bergantung pada sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kementerian, dan lembaga terkait.
Selain pembangunan fisik, Pemkab Aceh Tamiang juga terus mengawal penyaluran jaminan hidup atau jadup bagi masyarakat terdampak. Program tersebut merupakan salah satu bagian dari penanganan sosial setelah bencana.
Di sektor infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dilaporkan telah menyelesaikan lima kegiatan penanganan pascabanjir. Pekerjaan tersebut meliputi perbaikan jalan dan pembangunan drainase di sejumlah lokasi.
Salah satu kawasan yang mendapat penanganan adalah kompleks perumahan GRR yang sebelumnya mengalami genangan dalam waktu relatif lama.
Pembangunan dan perbaikan sistem drainase dilakukan untuk mendukung fungsi kawasan serta mengurangi persoalan genangan.
Namun, penyelesaian sejumlah pekerjaan tersebut tidak menutup agenda rehabilitasi secara keseluruhan.
Pemerintah daerah masih harus mengawal berbagai program pemulihan yang pelaksanaannya melibatkan dukungan kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
PEMULIHAN LAHAN PERTANIAN
SEKTOR pertanian turut menjadi perhatian dalam evaluasi Satgas PRR.
Banjir berdampak terhadap lahan pertanian dan aktivitas produksi masyarakat sehingga pemulihan tidak hanya diarahkan pada infrastruktur publik, tetapi juga pada sektor yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi warga.
Kementerian Pertanian mendorong percepatan realisasi dukungan anggaran untuk pemulihan lahan terdampak. Dalam evaluasi tersebut, Aceh Tamiang mendapat apresiasi atas capaian pemulihan sektor pertanian pascabencana yang dinilai berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Pemulihan lahan menjadi bagian penting karena keberlanjutan aktivitas pertanian menentukan kemampuan masyarakat untuk kembali berproduksi setelah bencana.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan akan terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk memastikan koordinasi lintas sektor tetap berjalan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Imran selaku Direktur Tim Ahli Satgas Pusat, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, PLN, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Tamiang.
Pertemuan pemerintah daerah dengan Satgas PRR menempatkan proses pemulihan Aceh Tamiang pada tahap evaluasi pelaksanaan. Setelah program dan dukungan anggaran disusun, ukuran berikutnya terletak pada realisasi di lapangan.
PUSAT DAERAH INSTRUMEN REHAB REKONS
PERBAIKAN jalan dan drainase, pemulihan lahan pertanian, penyaluran jadup, serta dukungan TKD dan BKK menjadi bagian dari rangkaian pekerjaan yang harus dikawal secara terukur.
Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi instrumen untuk memastikan setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing lembaga.
Pemulihan belum selesai hanya dengan selesainya sejumlah proyek. Tahapan tersebut baru dapat dinilai ketika infrastruktur kembali berfungsi, lahan pertanian kembali produktif, bantuan tersalurkan kepada penerima yang berhak, dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat dapat berjalan kembali secara normal.
Di titik itulah hasil pemulihan sesungguhnya akan diuji.[]
