YOGYAKARTA, FR – 28 Agustus 2026 – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Workshop Jurnalistik GAPKI dan PWI di Yogyakarta.
Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis bagi kedua lembaga untuk memperkuat sinergi dalam memberikan pemahaman kepada publik mengenai tata kelola industri kelapa sawit yang berkelanjutan, ramah lingkungan, sekaligus berperan penting dalam perekonomian nasional.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, mengatakan pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi workshop bukan tanpa alasan. Yogyakarta merupakan daerah yang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit, sehingga kegiatan tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai manfaat sawit dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Eddy, produk berbasis kelapa sawit bahkan telah digunakan dalam berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk mendukung industri batik lokal.
Dalam kesempatan itu, Eddy juga menyoroti sejumlah tantangan regulasi yang dihadapi industri sawit, salah satunya terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia mengatakan GAPKI secara proaktif turut membantu upaya pemadaman kebakaran, termasuk ketika api terjadi di luar area konsesi seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Riau.
Namun, menurut Eddy, pelaku usaha masih menghadapi persoalan penerapan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak.
“Apabila terjadi kebakaran, sekalipun titik apinya terbukti dari luar dan kemudian masuk ke dalam konsesi, kita otomatis dianggap lalai. Padahal tidak mungkin ada perusahaan atau masyarakat yang sengaja membakar asetnya sendiri,” ujar Eddy.
Karena itu, GAPKI mengusulkan adanya adendum atau klausul pengecualian dalam aturan tersebut, terutama ketika terjadi kondisi cuaca ekstrem.
Pers Diminta Sajikan Fakta
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan pentingnya peran pers dalam menyajikan informasi berdasarkan fakta di tengah berbagai kampanye negatif (black campaign) terhadap industri kelapa sawit Indonesia.
Menurutnya, persaingan bisnis internasional tidak jarang menjadikan isu lingkungan dan ketenagakerjaan sebagai instrumen untuk mendiskreditkan tata kelola industri sawit nasional.
“Tantangan utama industri sawit adalah membuktikan tata kelola yang bermanfaat bagi masyarakat. Dunia sangat membutuhkan kelapa sawit karena ini adalah minyak nabati paling produktif,” kata Akhmad Munir.
Ia menilai jurnalisme berbasis data dan fakta empiris sangat penting dalam pemberitaan mengenai industri sawit. Wartawan, kata dia, perlu menyampaikan praktik industri yang ramah lingkungan sekaligus tetap kritis terhadap berbagai persoalan tata kelola.
“Pers harus mengedepankan kepentingan nasional dengan mendukung industri kelapa sawit yang ramah lingkungan, sehat bagi tenaga kerja, dan berkelanjutan. Inilah tugas mulia yang perlu kita kerjakan bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, Guru Besar Universitas Jember, menyebut kelapa sawit sebagai salah satu anugerah bagi Indonesia karena memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
“Sawit adalah anugerah. Kita harus bersyukur karena komoditas ini memberi kontribusi besar bagi devisa, lapangan kerja, ketahanan pangan, serta energi nasional. Tugas kita bersama adalah mengelola anugerah ini dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya dirasakan seluruh rakyat,” ujarnya.
Peremajaan Kebun Rakyat Perlu Diperkuat
Ekonom Senior INDEF sekaligus President of ASAE, Prof. Dr. Bustanul Arifin, menekankan pentingnya memperkuat sektor hulu, khususnya perkebunan rakyat, serta meningkatkan diplomasi internasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi domestik dan semakin ketatnya aturan perdagangan global.
“Sawit berkelanjutan adalah keniscayaan nasional, bukan sekadar respons atas desakan luar negeri. Kunci daya saing kita ke depan terletak pada peremajaan kebun rakyat untuk memangkas yield gap, percepatan sertifikasi ISPO/RSPO, serta penguatan kemitraan yang adil antara petani, BUMN, dan swasta,” ujar Bustanul yang juga dikenal sebagai pakar ekonomi pertanian.
Pandangan mengenai peran media dan kepentingan nasional turut disampaikan Agus Sudibyo, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat.
Menurutnya, kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan kesadaran terhadap kepentingan nasional.
“Kebebasan pers itu universal. Tetapi kesejahteraan nasional itu nilainya lebih tinggi. Bagi mereka (negara luar), kebebasan pers adalah instrumen untuk mencapai hal yang lebih tinggi, yaitu kepentingan nasional dan kejayaan bangsa sendiri. Makanya, mereka sangat protektif terhadap produk-produk yang mereka hasilkan,” ujar mantan anggota Dewan Pers tersebut.
Agus mengatakan pers harus memberitakan industri kelapa sawit secara kritis dan profesional tanpa menjadi corong industri. Namun, media juga perlu memahami posisi strategis sawit bagi Indonesia.
Menurutnya, sawit memiliki sejumlah peran penting, antara lain:
- Penyumbang devisa nonmigas terbesar;
- Menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar;
- Menopang perekonomian daerah;
- Mendukung ketahanan dan kemandirian energi melalui pengembangan biodiesel; dan
- Mendukung penyediaan minyak nabati serta bahan baku industri pangan.
“Perhatian kita terhadap isu lingkungan dan masalah lainnya terkait sawit minimal harus seimbang dengan apresiasi, pembelaan, dan pengakuan kita bahwa sawit adalah saka guru atau pilar utama perekonomian nasional. Minimal harus seimbang,” tegas Agus.
Ia menambahkan, di sejumlah negara, pembelaan terhadap produk domestik, termasuk minyak nabati, cenderung lebih kuat dibandingkan kritik terhadap industri tersebut.
“Oleh sebab itu, kebebasan pers, profesionalisme media, dan sikap kritis terhadap industri sawit jangan sampai hilang jika memang ada masalah. Tetapi, kita juga harus semakin sadar mengenai apa kepentingan nasional kita dalam diskursus tentang minyak nabati global,” pungkasnya.
Melalui workshop tersebut, PWI dan GAPKI berharap insan pers memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika industri kelapa sawit nasional.
Dengan pemahaman tersebut, karya jurnalistik yang dihasilkan diharapkan tetap berlandaskan data dan fakta, objektif, kritis, serta mampu memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat.(*)
