BANDA ACEH, FR – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2027 menuai kritik. Di tengah pemulihan pascabencana banjir yang belum tuntas, alokasi belanja birokrasi dinilai terlalu besar, sementara anggaran pembangunan dan infrastruktur rakyat relatif kecil.
Dalam usulan APBA 2027 dengan pagu Rp 10,37 triliun, belanja gaji dan operasional mencapai Rp 8,14 triliun. Adapun anggaran pembangunan dan infrastruktur tercatat hanya Rp 570,79 miliar.
Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf, menilai komposisi anggaran tersebut mencerminkan ketidakadilan dan belum berpihak kepada masyarakat kecil, terutama korban banjir yang masih membutuhkan dukungan pemulihan.
“Ini anggaran yang tidak punya hati nurani! Katanya fokus pemulihan pascabencana, faktanya rakyat korban banjir dibiarkan merana. Yang kenyang cuma birokrat!” kata Sulaiman.
Ia juga mengkritik Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dinilainya belum cukup menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat.
Menurut Sulaiman, para wakil rakyat seharusnya lebih peka terhadap kondisi warga yang masih berjuang memulihkan kehidupan setelah bencana.
“DPRA jangan cuma melihat dengan mata, lihatlah dengan hati! Rakyat Aceh butuh keadilan, bukan butuh tokoh drama dan figuran yang jago bersandiwara di depan rakyat,” ujarnya.
Sulaiman menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk merasionalisasi belanja birokrasi, terutama pengeluaran yang dinilai tidak mendesak.
Ia menyoroti perjalanan dinas dan kegiatan rapat di hotel yang menurutnya perlu dievaluasi agar anggaran dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat.
“Potong perjalanan dinas yang tidak penting! Hentikan rapat-rapat mewah di hotel! Dari penghematan itu saja, kita bisa bangun puluhan rumah layak huni untuk korban banjir atau modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi rakyat yang hancur akibat bencana,” katanya.
Ia juga mempertanyakan peran wakil rakyat dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya ketika warga menghadapi kesulitan ekonomi dan membutuhkan bantuan pemulihan.
“Di mana wakil rakyat saat dibutuhkan rakyat? Mereka hilang! Giliran butuh suara, baru datang merayu. Saat rakyat butuh keadilan, mereka sibuk menghitung dan menikmati dana Pokir yang fantastis,” ujar Sulaiman.
Ia mengingatkan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT.
“Jangan berleha-leha di atas penderitaan rakyat Aceh! Ingat, tanggung jawab kalian sebagai pemimpin akan ditagih di Yaumil Masyar di hadapan Allah SWT. Dunia ini hanya persinggahan, bukan untuk selamanya. Bersikap adillah saat kalian berkuasa,” tutupnya.
Sulaiman mendesak agar pembahasan APBA 2027 benar-benar mengutamakan kebutuhan masyarakat, terutama pemulihan korban banjir dan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat. (R)
