JAKARTA, FR – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Mahasiswa Kosgoro, Agus Syafrudin, menyampaikan keprihatinannya terhadap temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) mengenai penggunaan anggaran negara sekitar Rp14,6 miliar untuk belanja jasa influencer yang dikaitkan dengan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Agus menilai penggunaan uang negara untuk belanja influencer tersebut perlu mendapat perhatian publik, terutama karena Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
“Ini sesuatu yang tidak pantas dan patut menjadi perhatian publik. Meskipun penerima anggaran adalah perusahaan, tidak dapat dipungkiri bahwa posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara harus dikedepankan,” ujar Agus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan temuan ICW, terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan total nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002.
Data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024, sedangkan KKP mengontrak tiga paket pada 2025–2026.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten melalui akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan.
ICW juga mengungkapkan keterkaitan kepemilikan perusahaan tersebut dengan Raffi Ahmad. PT Rans Entertainment Indonesia tercatat memiliki 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia, sementara Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut. Selain itu, Raffi Ahmad juga memiliki 0,9 persen saham secara langsung dan menjabat sebagai komisaris PT Rans Animasi Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Agus menilai penggunaan anggaran melalui perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pejabat negara tetap perlu ditelusuri secara transparan untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan.
Ia juga menyoroti prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang seharusnya lebih berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat.
Menurut Agus, masih banyak persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari keterbatasan fasilitas pendidikan, kondisi sekolah yang memprihatinkan, hingga anak-anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan akses pendidikan dan bantuan sosial.
Ia berpendapat, anggaran sebesar Rp14,6 miliar akan jauh lebih bermanfaat apabila dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan sekolah, pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, serta berbagai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Tidak ada urgensinya penggunaan uang rakyat untuk belanja influencer. Di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian pemerintah, seharusnya setiap rupiah APBN diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk pengeluaran yang manfaat dan urgensinya patut dipertanyakan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus mengingatkan bahwa pejabat negara maupun pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan harus memberikan keteladanan dalam pengelolaan dan penggunaan fasilitas serta anggaran negara.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah harus dijaga melalui transparansi, kepatutan, dan keberpihakan nyata terhadap kepentingan masyarakat luas.
Atas dasar itu, Agus menyarankan Raffi Ahmad untuk menunjukkan sikap kenegarawanan dengan mengembalikan dana Rp14,6 miliar ke kas negara apabila dana tersebut memang diterima oleh perusahaan yang berkaitan dengannya dan pengembaliannya dimungkinkan berdasarkan ketentuan hukum.
“Alangkah baiknya Raffi Ahmad mengembalikan uang tersebut ke kas negara. Saya kira pengembalian uang sebesar itu tidak akan memiskinkan Raffi Ahmad. Justru langkah tersebut akan menjadi contoh baik bagi pejabat publik dan menunjukkan bahwa kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” pungkas Agus. (*)
