JAKARTA, FR – Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi menegaskan bahwa rencana pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta menghalangi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar Sidang Istimewa.
Pernyataan tersebut merespons sikap Gibran yang menyatakan tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden dan berencana mengajukan PK terhadap Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta, Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., menjelaskan bahwa persoalan tersebut perlu dilihat dari dua aspek hukum, yakni kedudukan hukum (legal standing) pemohon serta pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
Menurut Teguh, berdasarkan ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Gibran dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK terhadap putusan tersebut karena bukan merupakan pihak dalam perkara.
“Gibran bukanlah pihak dalam perkara tersebut, sehingga secara hukum acara tidak memiliki hak untuk mengajukan PK atas Putusan MA Nomor 742,” ujar Teguh dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Selain persoalan legal standing, Teguh juga menjelaskan bahwa pengajuan PK pada prinsipnya tidak menangguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Dengan demikian, menurut pandangannya, rencana pengajuan PK tersebut tidak otomatis menghentikan proses ketatanegaraan yang didorong Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi melalui Sidang Istimewa MPR.
Teguh menyebut terdapat dua putusan yang menjadi dasar argumentasi tim tersebut, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa TSB itu mengingatkan MPR agar tidak membiarkan persoalan konstitusional berlarut-larut hingga menimbulkan ketidakpastian hukum maupun politik.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu persoalan baru apabila tidak ditangani melalui mekanisme ketatanegaraan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Ia menilai Sidang Istimewa MPR perlu menjadi perhatian serius sebagai salah satu mekanisme yang didorong untuk merespons dinamika politik dan hukum tersebut.
Desakan itu juga mengemuka dalam dinamika parlemen. Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan II Tahun 2026, Selasa (10/11/2026), sejumlah anggota fraksi partai politik menyuarakan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan kedudukan hukum Gibran pascaputusan MK dan MA.
Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi berharap MPR dan lembaga negara terkait dapat merespons perkembangan tersebut melalui mekanisme konstitusional dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. (*)
