LOMBOK, FR – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 yang berlangsung di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu (15/7/2026).
Kehadiran Mualem dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh mengawal sinkronisasi kebijakan strategis nasional, terutama dalam penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta optimalisasi sektor perpajakan.
Dalam kunjungan tersebut, Mualem didampingi Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun bersama sejumlah asisten serta kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait. Kehadiran jajaran Pemerintah Aceh dinilai sejalan dengan fokus utama APPSI tahun ini yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi daerah dan kemandirian fiskal nasional.
Munaslub APPSI 2026 dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut menjadi narasumber, di antaranya Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.
Mualem mengatakan, kehadiran langsung jajaran Pemerintah Aceh dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen untuk mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi daerah melalui sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat.
“Aceh harus bergerak cepat menangkap arah kebijakan pusat. Kehadiran kami di sini, bersama Sekda dan kepala SKPA, adalah untuk memastikan bahwa setiap regulasi nasional yang lahir dari forum ini dapat segera kita tindak lanjuti di Aceh tanpa menunda-nunda,” ujar Mualem.
Menurutnya, Pemerintah Aceh memberikan perhatian khusus terhadap berbagai kebijakan yang dipaparkan para menteri sebagai referensi dalam menyusun langkah-langkah pembangunan daerah ke depan.
Selain mengikuti agenda persidangan dan Munaslub APPSI, yang juga membahas penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, delegasi Aceh dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah sentra UMKM unggulan di Nusa Tenggara Barat pada Jumat (17/7/2026).
Hasil kunjungan tersebut diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan UMKM di Aceh.
“Yang baik dan belum ada di Aceh tentu akan kita bawa pulang untuk diterapkan, sehingga produk-produk UMKM kita tidak hanya mampu bersaing di pasar lokal, tetapi juga menembus pasar nasional hingga internasional,” kata Mualem.
Ia juga menginstruksikan seluruh kepala SKPA yang ikut dalam rombongan agar memanfaatkan kunjungan lapangan tersebut sebagai ajang studi tiru yang menghasilkan rekomendasi nyata bagi pengembangan ekonomi Aceh.
“Saya minta jajaran SKPA tidak hanya sekadar hadir, tetapi benar-benar mempelajari bagaimana NTB membina dan mengembangkan produk UMKM hingga memiliki nilai jual tinggi. Skema terbaik itu harus kita bawa pulang dan diterapkan di Aceh,” tegasnya. []
