BANDA ACEH, FR — Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Taufik mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi di Aceh. Percepatan dinilai penting mengingat Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun.
Hal itu disampaikan Taufik saat mengikuti diskusi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Aceh di Ruang Potensi Daerah, Banda Aceh, Rabu (30/9).
Taufik didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Robby Irza. Diskusi tersebut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan, Asisten Deputi Penanggulangan Risiko Bencana Andre Notohamijoyo, para pakar kebencanaan, pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah SKPA terkait.
Menurut Taufik, forum tersebut diperlukan untuk menyinkronkan langkah pemerintah dalam menangani proses pemulihan pascabencana sekaligus mengevaluasi persoalan yang masih ditemukan di lapangan.
“Kita harapkan proses rehab-rekon ini bisa terus dipacu dan kami mohon juga masukan serta evaluasi terkait hal ini dari Kemenko PMK, agar penanganan bencana dapat berjalan lebih baik dan masyarakat segera pulih,” kata Taufik.
Dalam diskusi itu, T. Robby Irza memaparkan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian pemerintah Aceh. Di antaranya penyelesaian lahan untuk hunian tetap (huntap), optimalisasi posko di kabupaten/kota, normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta penguatan standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan di daerah.
Robby juga menekankan pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan program rehab-rekon yang dilaksanakan kementerian dan lembaga. Menurut dia, sinkronisasi data diperlukan agar pemerintah kabupaten/kota memperoleh informasi yang utuh mengenai program yang berjalan.
Langkah tersebut, kata Robby, diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih program pemulihan. Ia juga melaporkan perkembangan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang masih terus didorong percepatannya.
Deputi Kemenko PMK Lilik Kurniawan mengatakan pemerintah pusat telah membentuk tim pengarah dan tim pakar untuk mendukung percepatan rehab-rekon di Aceh.
Tim tersebut diharapkan dapat memberikan masukan strategis agar proses pemulihan pascabencana berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Kita harus bersama-sama bergerak membangun kembali Aceh dan masyarakatnya, sambil tetap siaga mengantisipasi potensi bencana berikutnya,” ujar Lilik.
Lilik juga meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan pendampingan dan pengawalan pelaksanaan rehab-rekon berjalan baik. Berbagai persoalan yang sensitif dalam proses pemulihan, menurut dia, perlu dikawal bersama agar penanganannya lebih efektif.
Dalam forum tersebut, tim pakar kebencanaan turut memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi untuk memperkuat strategi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. []
