Forumrakyat.co.id |Meulaboh -Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat langkah percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Seluruh program diminta tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus terpadu, berbasis data, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, S.H., saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Aceh Barat di Aula Cut Nyak Dhien, Bapperida Aceh Barat, Senin (5/10/2026).
Rakor tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr. Ir. Kurdi, S.T., M.T., M.H., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Barat, Wistha Nowar, S.Pt., M.Si., serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Aceh Barat, Abdul Wahab, S.T., M.T.
Said Fadheil mengatakan, Rakor dan Desk TKPK tahun 2026 memiliki arti strategis dalam mengevaluasi capaian sekaligus memperkuat langkah percepatan penurunan kemiskinan di Aceh Barat.
Menurutnya, persoalan kemiskinan membutuhkan kerja bersama seluruh unsur pemerintahan. Karena itu, setiap program harus dirancang secara terintegrasi agar intervensi yang diberikan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan bertumpu pada tiga hal, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan,” kata Said.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh pada Maret 2026 tercatat sebesar 12,34 persen. Sementara berdasarkan data yang dirilis pada 2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat mencapai 15,50 persen.
Angka tersebut, kata Said, harus menjadi perhatian serius sekaligus pemacu bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas berbagai program yang telah dijalankan.
“Data ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui program yang tepat sasaran, terpadu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Said menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan mutakhir dalam menentukan penerima manfaat maupun lokasi prioritas intervensi. Menurutnya, program yang tidak didukung data yang kuat berpotensi tidak tepat sasaran.
Karena itu, pemanfaatan data terpadu harus terus dioptimalkan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan benar-benar memperoleh perhatian dan bantuan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
“Setiap perangkat daerah perlu bergerak dalam satu arah dan sasaran yang terpadu. Keluarga dan wilayah yang menghadapi kemiskinan memerlukan intervensi yang saling melengkapi, mulai dari perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja,” ujar Said.
Ia juga meminta perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi harus melihat hasil dan dampak dari setiap program. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan, menurutnya, harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
Said berharap Rakor TKPK dapat menghasilkan pemetaan yang jelas mengenai capaian program, kendala yang masih dihadapi, serta langkah percepatan yang harus dilakukan hingga akhir tahun.
“Pada akhirnya, keberhasilan diukur dari perubahan yang dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
( Zaini Dahlan / forum rakyat )
