BANDA ACEH|Forumrakyat.co.id – Sorotan tajam kembali diarahkan ke Pemerintah Aceh.
Kali ini datang dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zamzami, yang dalam Rapat Paripurna di Gedung Utama DPRA, Senin (26/5/2025).
Zamzami mendesak sikap tegas terhadap polemik pengalihan wilayah empat pulau di Aceh Singkil ke Provinsi Sumatera Utara.
“Ini bukan hanya soal tapal batas administratif. Ini menyangkut harga diri dan kedaulatan Aceh,” ujar Zamzami dengan nada meninggi.
Empat pulau yang dimaksud—Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang—secara administratif telah dicantumkan ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah lewat Kepmendagri Nomor 100.2.1.3-3727 Tahun 2023.
Keputusan yang dinilai Zamzami sebagai pukulan telak terhadap sejarah dan legitimasi Aceh atas kawasan tersebut.
“Kita tidak boleh diam. Pemerintah Aceh harus segera menempuh jalur hukum dan diplomasi antarprovinsi. Rakyat Aceh berhak tahu bahwa wilayahnya tidak sedang dirampas secara sepihak,” katanya.
Namun bukan hanya soal pulau yang menjadi perhatian. Dalam pidato yang menyulut ruang paripurna, Zamzami juga mengangkat isu ketimpangan pembangunan yang menurutnya masih menghantui kawasan Barat Selatan Aceh—mulai dari Aceh Singkil hingga Aceh Barat Daya.
“Infrastruktur minim, layanan publik jauh dari layak, dan akses ekonomi belum tumbuh signifikan. Wilayah ini seakan berada di luar radar pembangunan,” ungkapnya.
Zamzami menegaskan bahwa ketimpangan ini tak bisa lagi ditolerir.
Ia meminta Pemerintah Aceh hadir dengan keberpihakan nyata, bukan sekadar wacana atau retorika seremonial.
“Negara tidak boleh absen. Barat Selatan bukan daerah pinggiran yang pantas dianaktirikan. Sudah saatnya Pemerintah Aceh membuka mata, dan bertindak adil,” imbuhnya.
Dengan nada yang lebih reflektif, Zamzami menutup intervensinya dengan satu pesan keras namun penuh harap.
“Empat pulau itu harus kembali ke Aceh. Dan barat selatan harus benar-benar merasakan sentuhan kehadiran negara, bukan sekadar janji yang terus menguap.”
Sikap Zamzami merepresentasikan keresahan yang selama ini tertahan di akar rumput barat selatan.
Kini, bola ada di tangan Pemerintah Aceh—apakah akan memilih jalan diplomasi berani atau terus tenggelam dalam senyap administratif.
