Forumrakyat.co.id |Aceh Barat – Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat dan Panglima Laot Lhok Kuala Bubon menyuarakan penolakan tegas terhadap adanya aktivitas bunker BBM di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Penolakan ini disampaikan pada Kamis sore, 20 November 2025, saat tim Forum Rakyat mewawancarai Panglima Laot yang tengah membentangkan spanduk bertuliskan: “Panglima Laot dan Nelayan Menolak Aktivitas Bunker BBM di Pelabuhan Kuala Bubon.”
Panglima Laot Lhok Kuala Bubon, Saifullah menegaskan bahwa pelabuhan tersebut merupakan fasilitas penyeberangan, bukan area untuk bunker BBM. Menurutnya, keberadaan aktivitas bunker sangat merugikan para nelayan, terutama apabila terjadi tumpahan minyak ke laut.
“Begitu minyak tercecer, jaring nelayan akan sulit dibersihkan dan membutuhkan waktu lama untuk kembali normal,” ungkapnya.
Saifullah juga menambahkan bahwa kawasan Lhok Kuala Bubon merupakan wilayah konservasi terumbu karang, bukan zona ekonomi eksklusif (ZEE).
“Kalau untuk kebutuhan darurat mungkin masih bisa dipahami. Tapi jika dijadikan lokasi bunker jangka panjang, kami menolak,” tegasnya.
Ia mengaku banyak nelayan yang mengadu karena resah terhadap aktivitas tersebut.
“Nelayan bertanya pada saya, ‘Ada apa Panglima?’ Lalu saya coba hubungi Panglima Laot Kabupaten. Setelah saya tanya, ternyata belum ada konfirmasi resmi. Karena itu hari ini saya mengundang media untuk menyampaikan aspirasi nelayan,” kata Saifullah.
Sementara itu, Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat, Amirudin, juga menyatakan sikap tegas menolak aktivitas bunker BBM di kawasan itu. Ia menilai potensi tumpahan minyak sangat membahayakan kehidupan laut.
“Kami menolak keras bunker di Kuala Bubon. Jika terjadi tumpahan minyak, habitat laut akan rusak dan mati. Apalagi wilayah Lhok Kuala Bubon hingga Lhok Arongan adalah kawasan konservasi terumbu karang dan berbagai spesies laut. Kami khawatir terumbu karang dan habitat laut akan hilang dan punah,” tegasnya.
Para panglima laot berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera meninjau ulang aktivitas bunker BBM tersebut dan memberikan kepastian agar kelestarian laut serta keberlangsungan hidup nelayan tidak terancam.
( Zaini Dahlan / forum rakyat)
