Jakarta, FR – Pemerintah Indonesia memperkirakan kebutuhan tambahan anggaran hingga Rp100 triliun untuk sektor energi, menyusul meningkatnya tekanan global akibat konflik internasional yang berdampak pada harga dan pasokan energi.
Mengutip laporan Reuters, Selasa (1/4/2026), lonjakan kebutuhan ini dipicu oleh upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan serta mengendalikan harga bahan bakar di dalam negeri, khususnya subsidi energi yang terus membengkak.
Di tengah situasi tersebut, antrean kendaraan di sejumlah SPBU milik Pertamina mulai terlihat. Hal ini terjadi setelah pemerintah mengumumkan pembatasan penjualan bahan bakar bersubsidi guna menekan beban anggaran negara.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif menghadapi dampak konflik global, termasuk ketegangan di kawasan Timur Tengah yang turut memengaruhi pasar energi dunia. Kenaikan harga minyak mentah internasional menjadi salah satu faktor utama yang memperberat beban subsidi.
Pemerintah menegaskan bahwa pembatasan ini bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan memastikan distribusi energi tetap tepat sasaran. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu menjaga keberlanjutan fiskal di tengah tekanan ekonomi global.
Sejumlah pengamat menilai, langkah pemerintah cukup realistis mengingat volatilitas harga energi yang sulit diprediksi. Namun, mereka mengingatkan pentingnya pengawasan di lapangan agar kebijakan pembatasan tidak menimbulkan kelangkaan maupun gejolak di masyarakat.
Ke depan, pemerintah disebut akan terus memantau perkembangan situasi global serta menyiapkan skenario tambahan untuk menjaga ketahanan energi nasional.
