BANDA ACEH, FR | Ketua Umum DPP Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf, menyoroti kinerja Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan PT Pembangunan Aceh (PT PEMA) yang dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Dalam keterangannya, Sulaiman Manaf menilai kepemimpinan BPMA di bawah Nasri Jalal belum menunjukkan kapasitas optimal dalam mengelola sektor strategis energi di Aceh. Menurutnya, pengelolaan internal di tingkat deputi BPMA saja dinilai belum berjalan efektif, sehingga memunculkan keraguan terhadap kemampuan manajerial lembaga tersebut dalam mengawasi berbagai perusahaan yang berada di bawah koordinasinya.
Ia mengatakan, minimnya progres investasi di sektor migas Aceh menjadi salah satu indikator belum efektifnya tata kelola BPMA maupun PT PEMA. Padahal, kata dia, banyak investor yang memiliki ketertarikan untuk menanamkan modal di Aceh, namun hingga kini realisasi investasi yang berdampak nyata terhadap pembangunan daerah masih belum terlihat signifikan.
Sulaiman juga menyoroti dugaan adanya kepentingan elite tertentu di lingkungan BPMA dan PT PEMA yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok dibandingkan kepentingan institusi dan masyarakat luas. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menghambat iklim investasi serta menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap Aceh.
“Seharusnya BPMA dan PT PEMA menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun hingga kini, sebagian elite politik, kontraktor, dan pengusaha lokal masih bergantung pada proyek pemerintah untuk memperoleh keuntungan ekonomi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendesak Pemerintah Aceh agar segera melakukan evaluasi profesional terhadap pejabat di lingkungan BPMA dan PT PEMA. Selain itu, ia juga meminta dibentuknya lembaga pengawasan khusus guna mengawasi proses perekrutan, tata kelola, hingga kinerja kedua institusi tersebut secara transparan dan akuntabel.
“BPMA dan PT PEMA jangan dijadikan alat kepentingan politik ataupun sarana mengamankan kepentingan kelompok tertentu. Kedua lembaga ini harus benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat Aceh,” tegas Sulaiman Manaf. (R)
