BANDA ACEH, FR — Staf Khusus Gubernur Aceh Faisal Rizal Hasan menanggapi pernyataan Jusuf Kalla (JK) terkait kericuhan yang terjadi dalam rangkaian peringatan 21 tahun perdamaian Aceh antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2026.
Faisal, yang juga merupakan salah satu eks kombatan GAM Wilayah Peureulak, meminta Jusuf Kalla tidak keliru menerima informasi mengenai kondisi di lapangan. Ia menilai kericuhan yang terjadi di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, tidak tepat jika dikaitkan dengan kurangnya perhatian pimpinan GAM, termasuk Wali Nanggroe maupun Gubernur Aceh.
Menurut Faisal, massa yang hadir dalam kegiatan zikir dan doa bersama tersebut merupakan masyarakat Aceh yang datang dengan antusias untuk memperingati 21 tahun perdamaian Aceh.
«“Kericuhan massa di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh bukan berasal dari kelompok eks kombatan GAM. Itu murni masyarakat Aceh yang antusias hadir untuk mengikuti doa bersama dalam rangka 21 tahun perdamaian antara RI dan GAM,” kata Faisal.»
Ia mengatakan, kekecewaan sebagian masyarakat yang kemudian muncul lebih berkaitan dengan persoalan implementasi kesepakatan damai dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang dinilai belum sepenuhnya terealisasi.
Faisal menyebut, setelah 21 tahun perdamaian, masih terdapat sejumlah butir dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dan UUPA yang menurutnya belum dituntaskan oleh pemerintah pusat.
“Sudah 21 tahun damai, tetapi masih banyak butir MoU dan UUPA yang belum terlaksana. Ini yang menjadi kekecewaan masyarakat. Jangan persoalan tersebut kemudian diarahkan seolah-olah menjadi kesalahan pimpinan GAM atau Pemerintah Aceh,” ujarnya.
Karena itu, Faisal meminta Jusuf Kalla membuka komunikasi langsung dengan para pihak yang terlibat dalam proses perdamaian Aceh, baik mantan juru runding RI dan GAM maupun Pemerintah Aceh.
Ia menilai dialog langsung penting agar persoalan implementasi perdamaian dapat dilihat secara utuh dan tidak hanya berdasarkan laporan dari pihak tertentu.
“Kami meminta Bapak Jusuf Kalla tidak menerima laporan yang keliru dari tim yang ada di Aceh. Lebih baik berkoordinasi dengan para pihak, termasuk para juru runding dari GAM dan RI serta Pemerintah Aceh. Duduk bersama supaya jelas di mana sebenarnya persoalan Aceh saat ini,” katanya.
Minta JK Tak Lepas Tangan
Faisal juga mengingatkan bahwa Jusuf Kalla memiliki peran penting dalam proses perundingan perdamaian Aceh. Karena itu, menurutnya, JK juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai.
“Dalam persoalan MoU dan UUPA, Pak Jusuf Kalla juga harus bertanggung jawab karena beliau terlibat jauh dalam proses perundingan damai antara RI dan GAM. Jangan sampai ketika muncul persoalan, kemudian tanggung jawab dilempar kepada pimpinan GAM,” ujarnya.
Faisal menilai pernyataan yang menyalahkan Wali Nanggroe maupun Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sebagai penyebab kekecewaan masyarakat kurang tepat.
Terlebih, kata dia, Pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Mualem dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) baru berjalan sekitar sembilan bulan ketika Aceh menghadapi bencana banjir besar yang melanda berbagai wilayah.
“Kalau Pak Jusuf Kalla menyalahkan pimpinan GAM, Mualem atau Wali Nanggroe, menurut saya kurang tepat. Pemerintahan Mualem-Dek Fadh baru berjalan sekitar sembilan bulan, kemudian Aceh dilanda musibah banjir yang sangat besar,” katanya.
Menurut Faisal, kondisi tersebut membuat Pemerintah Aceh harus memusatkan perhatian pada penanganan dan pemulihan pascabencana di 18 kabupaten/kota yang terdampak.
Di sisi lain, ia menilai proses pemulihan dan pembangunan kembali sejumlah wilayah terdampak bencana hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan.
“Pemerintah Aceh fokus pada pemulihan di 18 kabupaten/kota. Sementara sampai saat ini pemulihan dan pembangunan huntap serta infrastruktur belum maksimal. Belum lagi persoalan pangan masyarakat yang terdampak bencana,” ujarnya.
Faisal berharap seluruh pihak tidak memperkeruh suasana dan justru kembali membuka ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan Aceh secara bersama-sama.
Menurutnya, peringatan 21 tahun perdamaian seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan perdamaian sekaligus mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang masih tersisa.
“Jangan kita saling menyalahkan. Kalau ada persoalan dalam implementasi MoU Helsinki dan UUPA, mari kita duduk bersama dan mencari solusi. Perdamaian Aceh adalah hasil kesepakatan bersama dan harus dijaga serta dikawal bersama,” kata Faisal. (Ril)
