- Dari Perahu Karet, Radio Darurat, Bantuan Kemanusiaan hingga Rekonstruksi Aceh Tamiang
HUJAN turun deras sejak Selasa, 25 November 2025.
Air belum menjadi ancaman ketika malam mulai turun. Namun memasuki dini hari Rabu, 26 November, keadaan berubah cepat.
Sekitar pukul 02.00 WIB, Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (P) Drs. Armia Pahmi, M.H., bersama Wakil Bupati Ismail, jajaran BPBD, dan sejumlah kepala perangkat daerah melakukan pembahasan mengenai perkembangan situasi.
Air terus naik.
Dalam hitungan jam, banjir mulai menguasai ruas jalan, permukiman dan sejumlah fasilitas pemerintahan.
Armia kemudian melihat langsung keadaan di lapangan. Banjir tidak lagi dapat ditangani sebagai genangan biasa.
Status tanggap darurat kemudian ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Armia memimpin penanganan dari Pusdalops BPBD.
Tetapi pada saat pemerintah mulai bekerja, sistem yang selama ini menopang koordinasi pemerintahan justru satu per satu berhenti.
Listrik padam. Jaringan telepon terputus. Internet tidak berfungsi. Jalan berubah menjadi aliran air.
Sebagian fasilitas pemerintahan ikut terdampak. BPBD yang seharusnya menjadi salah satu pusat pengendalian bencana juga berada dalam kepungan banjir. Di sinilah pekerjaan tanggap darurat benar-benar dimulai.
Ketika Jalan Berubah Menjadi Sungai
DI LAPANGAN, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang Iman Suhery bergerak bersama personel BPBD, SAR dan unsur lainnya.
Perahu karet menjadi kendaraan. Air menjadi jalan. Evakuasi warga menjadi pekerjaan utama. Armia dan Iman kemudian ikut bergerak mencari akses menuju wilayah yang masih dapat dijangkau.
Perjalanan menggunakan perahu bukan tanpa risiko. Arus deras membawa batang kayu dan material lainnya.
Salah satu upaya menyeberang bahkan sempat gagal. Namun mereka tidak berhenti. Mesin perahu diganti. Rute diubah.
Perjalanan dilanjutkan melalui kawasan perkebunan. Dalam perjalanan itu, mereka menemukan warga yang membutuhkan pertolongan.
Warga tersebut telah terjebak dalam kepungan banjir dan membutuhkan makanan serta air.
Perahu berhenti. Warga dievakuasi.
Bagi mereka yang berada di atas perahu, itulah wajah pertama dari bencana [menemukan manusia yang membutuhkan pertolongan].
Namun setelah penyelamatan, muncul persoalan yang lebih besar.
Bagaimana pemerintah daerah mengabarkan keadaan Aceh Tamiang kepada pemerintah di luar daerah jika telepon dan internet tidak berfungsi?
Menuju Bukit Rata
HARI berganti. Kamis, 27 November 2025. Sebagian wilayah Aceh Tamiang masih terisolasi.
Akses darat belum pulih. Listrik dan jaringan komunikasi belum normal.
Bantuan dari luar belum dapat bergerak secara maksimal karena informasi mengenai kondisi lapangan juga sulit keluar.
Armia dan Iman mencari jalan lain. Mereka bergerak menggunakan perahu menuju kawasan Bukit Rata.
Perjalanan tersebut kemudian menjadi salah satu titik penting dalam penanganan bencana Aceh Tamiang.
Di Bukit Rata terdapat sebuah rumah yang memiliki perangkat radio amatir.
Pemiliknya Ikhsan, anggota ORARI dengan callsign YB6CX.
Radio yang selama ini digunakan untuk komunikasi amatir itu tiba-tiba memiliki fungsi yang jauh lebih besar.
Ketika jaringan seluler mati, radio masih dapat bekerja. Ketika internet terputus, radio masih dapat mengirim suara.
Dan ketika jalan darat tertutup, radio menjadi salah satu jalan bagi Aceh Tamiang untuk mengabarkan kondisinya kepada dunia luar.
28 November — Aceh Tamiang Kembali Bersuara
JUMAT, 28 November 2025. Sudah dua hari sejak banjir besar menerjang. Telepon belum normal. Internet belum pulih. Listrik masih menjadi persoalan. Namun di Bukit Rata, radio Ikhsan bekerja.
Stasiun YB6CX berhasil tersambung dengan jaringan ORARI di Jakarta melalui komunikasi radio darurat.
Dari rumah tersebut, informasi mengenai kondisi Aceh Tamiang mulai bergerak keluar.
Bagi Armia dan Iman, ini adalah titik balik. Bagi Ikhsan, perangkat radio itu menjadi alat untuk membantu daerahnya sendiri.
Bagi pemerintah, terbukanya komunikasi berarti satu hal; Aceh Tamiang akhirnya dapat meminta pertolongan dengan suara sendiri.
Rumah Ikhsan kemudian menjadi salah satu titik penting komunikasi.
Bukan kantor pemerintahan. Bukan gedung besar. Hanya sebuah rumah di Bukit Rata dengan perangkat radio.
Tetapi dari tempat sederhana itulah informasi bencana menembus isolasi.
29 November — Pesan Darurat Menembus Jakarta
SABTU, 29 November. Hari ketiga.
Menurut kesaksian Armia, sekitar pukul 10.00 WIB, ia menyampaikan kondisi Aceh Tamiang melalui radio.
Pesannya menggambarkan skala bencana.
“Saya punya penduduk 310 ribu jiwa, semua terdampak banjir. Mohon bantuan.”
Pesan itu bergerak melalui jaringan radio. Jakarta mendengar. Informasi diteruskan. BNPB merespons. Bantuan udara mulai dipersiapkan.
Menurut kesaksian Armia, sekitar pukul 16.00 WIB, bantuan BNPB mulai masuk melalui udara.
Data BNPB mencatat pada hari yang sama helikopter BNPB diberangkatkan dari Bandara Kualanamu membawa bantuan ke Aceh Tamiang.
Laporan RRI mencatat salah satu helikopter menurunkan bantuan di Lapangan Bima Patra Payabedi sekitar pukul 17.22 WIB.
Di tengah Aceh Tamiang yang masih dikepung banjir, suara yang dikirim dari sebuah radio akhirnya menghasilkan gerakan nyata.
Rantai itu terbentuk; Aceh Tamiang → radio → Jakarta → BNPB → helikopter → bantuan.
Bagi masyarakat yang sedang menunggu makanan dan kebutuhan dasar, bantuan itu bukan sekadar barang. Itu adalah tanda bahwa mereka tidak sendirian.
Dari Komunikasi Ke Logistik
PADA 30 November, sebagian wilayah mulai dapat dijangkau, tetapi sebagian besar Aceh Tamiang masih menghadapi isolasi.
Laporan lapangan menyebut 10 dari 12 kecamatan masih terisolasi.
Jalan darat belum sepenuhnya terbuka. Sebagian bantuan harus dikirim melalui udara. Sebagian lainnya melalui jalur sungai. Di lapangan, BPBD terus bekerja.
SAR bergerak. TNI dan Polri membantu. Relawan berdatangan. Pemerintah daerah mengatur distribusi.
Namun kebutuhan masyarakat jauh lebih besar daripada bantuan yang tiba pada hari-hari pertama.
Banjir telah merusak rumah. Menghentikan aktivitas ekonomi. Mengganggu distribusi pangan. Memutus akses transportasi.
Dan membuat ribuan keluarga bergantung pada bantuan. Karena itu, Armia kemudian membuka jalur bantuan yang lain.
Bukan lagi hanya melalui struktur pemerintahan. Tetapi melalui jaringan yang telah ia miliki selama puluhan tahun.
Alumni Akpol 1990 Bergerak
ARMIA adalah bagian dari Alumni Akpol 1990. Dalam kesaksian langsungnya, ia menyebut menghubungi rekan-rekan seangkatannya untuk membantu masyarakat Aceh Tamiang.
Dari jaringan tersebut terkumpul sekitar Rp500 juta. Dana tersebut kemudian digunakan untuk pengadaan kebutuhan pokok masyarakat terdampak.
Menurut keterangan Armia, sekitar hari ke-10 setelah bencana, bantuan dalam jumlah besar mulai masuk ke Aceh Tamiang.
Bantuan tersebut tidak dikirim melalui jalur darat. Logistik diangkut melalui jalur laut dari Medan menuju Pelabuhan Kuala Langsa, kemudian diteruskan ke Aceh Tamiang.
Menurut Armia, jumlahnya mencapai sekitar 10 tronton sembako.
Bagi masyarakat yang masih berada dalam situasi pascabencana, kedatangan logistik sebesar itu menjadi salah satu bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar.
Dokumentasi publik juga mencatat gerakan bantuan Alumni Akpol 1990 ke Aceh Tamiang.
Dalam salah satu pengiriman, bantuan dibawa menggunakan KN Berhala, dengan muatan sekitar 32 ton beras serta berbagai kebutuhan dasar lainnya.
Pengiriman berikutnya kembali dilakukan melalui jalur darat dan laut.
Pada salah satu gelombang berikutnya, bantuan beras dari Alumni Akpol 1990 tercatat mencapai sekitar 57 ton beras, ditambah berbagai kebutuhan lainnya. Dengan total bantuan mencapai Rp500 juta.
Bagi Armia, dukungan tersebut merupakan bentuk solidaritas rekan-rekan seangkatannya terhadap masyarakat Aceh Tamiang.
Dan bagi masyarakat, bantuan itu datang pada saat kebutuhan masih sangat besar.
BPJPH Juga Bergerak
PADA saat jaringan Alumni Akpol 1990 bergerak, bantuan dari lembaga lain juga berdatangan.
Salah satunya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Bantuan BPJPH merupakan jalur tersendiri.
Pada 5 Desember 2025, BPJPH bersama mitra menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk wilayah terdampak bencana Sumatera, termasuk Aceh.
BPJPH menyebut bantuan berasal dari solidaritas pegawai dan dukungan ekosistem halal. Dua jaringan bantuan tersebut tidak perlu dicampur.
Alumni Akpol 1990 bergerak melalui jaringan almamater.
BPJPH bergerak melalui solidaritas kelembagaan.
Keduanya memiliki jalur pengiriman dan sumber dukungan masing-masing.
Namun keduanya bertemu di tempat yang sama [Aceh Tamiang yang sedang berjuang bangkit dari bencana].
Dari Sembako Menuju Jadup
WAKTU berjalan. Air perlahan surut. Tetapi persoalan masyarakat belum selesai.
Bagi keluarga yang kehilangan rumah dan sumber penghasilan, bantuan sembako hanya menyelesaikan kebutuhan untuk sementara.
Mereka membutuhkan kemampuan untuk melanjutkan kehidupan. Maka penanganan bencana memasuki tahap baru.
Jaminan hidup atau jadup.
Pemerintah mulai menyusun dan memverifikasi data penerima. Nama demi nama. Keluarga demi keluarga. Wilayah demi wilayah.
Armia mengawal koordinasi penyaluran bantuan bersama pemerintah pusat.
Ia juga menegaskan agar bantuan yang menjadi hak masyarakat tidak dipotong. Pada titik ini, pekerjaan pemerintah berubah.
Jika pada hari pertama ukurannya adalah kecepatan menyelamatkan warga, maka pada fase jadup ukurannya adalah ketepatan data dan ketepatan sasaran.
Dari Jadup ke Stimulan
SETELAH kebutuhan hidup dasar mulai ditangani, persoalan berikutnya adalah rumah.
Rumah warga rusak. Sebagian mengalami kerusakan berat. Sebagian harus diperbaiki. Sebagian lainnya harus dibangun kembali.
Data kerusakan kemudian diverifikasi. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Stimulan perbaikan rumah mulai disalurkan secara bertahap. Bantuan tersebut bukan sekadar uang.
Ia merupakan bagian dari proses mengembalikan kehidupan keluarga yang kehilangan tempat tinggal.
Armia terus mengawal proses tersebut bersama perangkat daerah dan Satgas Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Rehabilitasi — Mengembalikan Kehidupan
KEMUDIAN masuk fase rehabilitasi. Jalan diperbaiki. Jembatan dipulihkan. Drainase ditangani. Gedung pemerintahan diperbaiki.
Pelayanan publik dikembalikan. Normalisasi sungai menjadi salah satu perhatian. Sebab banjir bukan hanya meninggalkan rumah yang rusak.
Ia meninggalkan persoalan lingkungan dan infrastruktur yang harus diselesaikan agar masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan normal.
Armia kemudian terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
Dari pemerintah daerah, agenda penanganan berkembang menjadi agenda lintas kementerian.
Rekonstruksi — Membangun Kembali
PADA tahap berikutnya, Aceh Tamiang memasuki pekerjaan rekonstruksi.
Hunian tetap mulai dipersiapkan. Infrastruktur strategis direncanakan kembali. Jalan dan jembatan dibangun. Fasilitas publik diperbaiki.
Sistem pengendalian banjir menjadi bagian dari pembahasan. Koordinasi dengan Satgas Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi terus dilakukan.
Di sinilah perjalanan Armia Pahmi memasuki fase yang berbeda. Pada 26 November 2025 ia menghadapi keadaan darurat.
Pada bulan-bulan berikutnya ia menghadapi persoalan pemulihan.
Dan memasuki pertengahan hingga akhir 2026, pekerjaannya adalah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus berjalan.
Dari Perahu Karet ke Meja Rekonstruksi
ADA satu garis yang menghubungkan seluruh perjalanan itu.
Perahu karet. Radio. Bantuan. Jadup. Stimulan. Rehabilitasi.Rekonstruksi.
Pada awal bencana, Armia bersama Iman mencari jalan melalui air. Di Bukit Rata, Ikhsan membuka jalur komunikasi.
SAR membawa perahu. Surya dan jajaran perangkat daerah bergerak dalam bidang masing-masing. Radio menghubungkan Aceh Tamiang dengan dunia luar.
Bantuan kemudian mulai masuk. Alumni Akpol 1990 bergerak. BPJPH bergerak. Pemerintah pusat bergerak. Pemerintah Aceh bergerak.
Relawan bergerak. Masyarakat bergerak. Setelah itu, pekerjaan berubah. Dari menyelamatkan manusia menjadi menyelamatkan kehidupan.
Dari sembako menuju jaminan hidup. Dari jaminan hidup menuju stimulan. Dari stimulan menuju rehabilitasi. Dan dari rehabilitasi menuju rekonstruksi.
Sebuah Perjalanan yang Belum Selesai
REKAM jejak Armia Pahmi dalam penanganan bencana Aceh Tamiang akhirnya bukan sekadar cerita tentang apa yang dilakukan seorang bupati pada hari pertama banjir.
Ia adalah cerita tentang bagaimana sebuah pemerintahan berusaha tetap bekerja ketika sistem normal berhenti berfungsi.
Ketika listrik padam, dicari sumber komunikasi lain.
Ketika telepon mati, radio digunakan. Ketika jalan tertutup, perahu digunakan. Ketika logistik terbatas, jaringan bantuan digerakkan.
Ketika rumah warga rusak, data disusun. Ketika warga kehilangan sumber penghidupan, jadup dan stimulan diperjuangkan.
Ketika fasilitas publik rusak, rehabilitasi dimulai. Dan ketika kerusakan membutuhkan pembangunan kembali, pekerjaan bergerak menuju rekonstruksi.
Di tengah perjalanan itu, Armia tidak bekerja seorang diri. Ada Iman Suhery yang berada di garis teknis BPBD. Ada Ikhsan yang membuka rumah dan radionya untuk komunikasi darurat. Ada Surya dan jajaran perangkat daerah.
Ada anggota SAR yang membawa perahu dan melakukan penyelamatan. Ada TNI dan Polri. Ada Pemerintah Aceh. Ada BNPB.Ada kementerian dan lembaga.
Ada organisasi kemanusiaan. Ada Alumni Akpol 1990. Ada BPJPH. Dan ada masyarakat Aceh Tamiang yang menjadi alasan seluruh pekerjaan itu harus dilakukan.
Namun cerita ini tetap memiliki satu titik awal. 26 November 2025. Saat air naik. Saat listrik mati. Saat telepon tidak berfungsi. Saat jalan berubah menjadi sungai.
Dan ketika seorang bupati bersama Kalaks BPBD memilih bergerak menggunakan perahu untuk mencari jalan keluar.
Mereka akhirnya sampai di Bukit Rata. Di sana ada Ikhsan. Ada radio.
Dan dari radio itulah suara Aceh Tamiang kembali terdengar.
Beberapa jam kemudian, bantuan mulai bergerak.
Hari-hari berikutnya, jaringan kemanusiaan mulai berdatangan.
Bulan-bulan setelahnya, pemerintah mulai membangun kembali.
Dari perahu karet menuju radio. Dari radio menuju bantuan. Dari bantuan menuju jadup. Dari jadup menuju stimulan. Dari stimulan menuju rehabilitasi. Dan dari rehabilitasi menuju rekonstruksi.
Itulah perjalanan Aceh Tamiang setelah bencana hidrometeorologi 26 November 2025—dan salah satu rekam jejak kepemimpinan Armia Pahmi dalam mengawal daerahnya melewati setiap tahap pemulihan.[]
